Headline

Utang Pemerintah Hampir Tembus Rp4.000 Triliun

JakartaKementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah per akhir Januari 2018 mencapai Rp3.958,6 triliun atau hampir menembus Rp4.000 triliun. Dengan demikian, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 29,1 persen.

Seperti dikutip dari data Kemenkeu, di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018 menyebutkan, posisi utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri sebesar Rp752,3 triliun, dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp3.206,2 triliun.

Sementara itu dirincikan, untuk pinjaman luar negeri mencapai Rp746,6 triliun, yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp318,8 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp384 triliun, pinjaman komersial sebesar Rp42,5 triliun, dan suppliers sebesar Rp1,1 triliun.

Baca juga: Utang Pemerintah ke Bank Dunia dan AIIB Capai Rp 5,63 Triliun

Di sisi lain, total utang melalui SBN terdiri dalam denominasi rupiah sebesar Rp2.330,6 triliun dan denominasi valuta asing sebesar Rp875,6 triliun. Alasan pemerintah mengutamakan denominasi rupiah, karena dianggap akan mengurangi risiko nilai tukar dan perubahan suku bunga.

Dengan demikian, maka posisi utang pemerintah di akhir Januari 2018 tercatat sebesar 29,1 persen terhadap PDB. Rasio tersebut, dianggap masih terjaga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara 17/2003.

Sebagai informasi, pada awal tahun ini, pemerintah melalui Kemenkeu telah menarik utang sebesar Rp21,4 triliun. Utang tersebut, dipergunakan pemerintah untuk menutup defisit kas keuangan negara 2018. Di mana pembiayaan utang di Januari tahun lalu tercatat Rp82,1 triliun. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Kebijakan Fiskal Ugal-Ugalan, Apa Tidak Dipikirkan Dampaknya?

Oleh Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga TEPAT 8 Januari 2026 akhirnya pemerintah melakukan konferensi… Read More

33 mins ago

OJK Setujui Pencabutan Izin Usaha Pindar Milik Astra

Poin Penting OJK menyetujui pencabutan izin usaha pindar Maucash milik Astra secara sukarela, mengakhiri operasional… Read More

52 mins ago

OJK Resmi Bentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital

Poin Penting OJK membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang efektif sejak 1 Januari 2026 untuk… Read More

1 hour ago

Infobank Perbaiki Perhitungan LAR, Rasio Bank BCA Syariah Turun Jadi 5,53 Persen

Poin Penting Infobank melalui birI memperbaiki perhitungan Loan at Risk (LAR) agar sesuai dengan ketentuan… Read More

1 hour ago

OJK Optimistis Kinerja Perbankan Tetap Solid di 2026

Poin Penting OJK memproyeksikan kinerja perbankan tetap solid pada 2026, ditopang pertumbuhan kredit, DPK, kualitas… Read More

1 hour ago

Kedudukan dan Otoritas Danantara Pascarevisi Keempat UU BUMN

Oleh Junaedy Gani DARI waktu ke waktu muncul aspirasi tentang keberadaan sebuah Sovereign Wealth Fund… Read More

2 hours ago