News Update

Utang Luar Negeri RI Turun Tipis jadi US$415,6 Miliar

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2021 sebesar US$415,6 miliar atau turun 0,4% (qtq) dibandingkan posisi ULN triwulan IV 2020 sebesar US$417,5 miliar. Kepala Departemen Komunikasi serta Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono menjelaskan, perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah.

“Secara tahunan, ULN triwulan I 2021 tumbuh 7,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,5% (yoy),” kata Erwin melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat 21 Mei 2021.

Erwin menjelaskan, posisi ULN Pemerintah pada triwulan I 2021 mencapai US$203,4 miliar atau lebih rendah 1,4% (qtq) dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2020. Penurunan tersebut antara lain karena pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.

Secara tahunan, ULN Pemerintah triwulan I 2021 tumbuh 12,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 3,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini didukung kepercayaan investor asing yang tetap terjaga, sehingga mendorong aliran masuk modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Erwin menambahkan, selain melalui SBN, Pemerintah juga melakukan penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri, baik dari bilateral, multilateral, maupun komersial, dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurutnya, ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor keuangan dan asuransi (12,9%).

“Posisi ULN Pemerintah triwulan I 2021 pun dinilai relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah,” tambah Erwin.

Sementara itu untuk pertumbuhan ULN swasta triwulan I 2021 tercatat 2,3% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,8% (yoy). Hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 5,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,6% (yoy).

Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan juga terkontraksi semakin dalam menjadi kontraksi 7,1% (yoy) dari kontraksi 5,7% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada triwulan I 2021 mencapai sebesar US$209,4 miliar, atau sedikit lebih tinggi 0,6% (qtq) dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2020. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,4% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. ULN tersebut  masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,2% terhadap total ULN swasta.

Dengan pencapaian tersebut BI memandang ULN Indonesia pada triwulan I 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 39,1%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 39,4%.  Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 89,0% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Erwin menyebut, peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Asbisindo Institute–VOCASIA Hadirkan E-Learning untuk Perkuat Kompetensi Bankir Syariah

Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More

3 hours ago

Penyelundupan BBM Subsidi Marak, DPR Desak Pengawasan Diperketat

Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More

8 hours ago

Grab Luncurkan 13 Fitur Baru Berbasis AI, Apa Saja?

Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More

8 hours ago

Indonesia SIPF Siapkan Consultation Paper, Ini Tujuannya

Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More

8 hours ago

BI Sinyalkan Ruang Penurunan BI Rate Kian Sempit, Dampak Konflik Timur Tengah

Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More

8 hours ago

Lo Kheng Hong Borong Saham Intiland dan Gajah Tunggal, Ini Profilnya

Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More

8 hours ago