Moneter dan Fiskal

Utang Luar Negeri RI Turun ke USD423,8 Miliar per November 2025

Poin Penting

  • Utang luar negeri Indonesia turun menjadi USD423,8 miliar pada November 2025, lebih rendah dibandingkan Oktober 2025.
  • ULN pemerintah dan swasta sama-sama menurun, dengan pertumbuhan tahunan melambat akibat dinamika pasar keuangan global.
  • Struktur ULN tetap sehat, tercermin dari rasio terhadap PDB yang turun ke 29,3 persen dan dominasi utang jangka panjang.

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 menurun. Pada periode tersebut, ULN Indonesia mencapai USD423,8 miliar atau setara Rp7.148 triliun (asumsi kurs Rp16.870/USD), lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar USD424,9 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,2 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 0,5 persen pada bulan sebelumnya. Perlambatan ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik.

Pada November 2025, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD209,8 miliar, menurun dari USD210,5 miliar pada Oktober 2025. Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari 4,7 persen (yoy) menjadi 3,3 persen (yoy).

“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Denny dalam keterangan resmi, Kamis, 15 Januari 2026.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD423,9 Miliar per Oktober 2025

Denny menegaskan ULN tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat perekonomian nasional.

Sementara, berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen), jasa pendidikan (16,4 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah,” tambahnya.

ULN Swasta Juga Turun

ULN swasta pada November 2025 tercatat sebesar USD191,2 miliar, menurun dari USD191,7 miliar pada Oktober 2025. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi 1,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations),yang tercatat sebesar 0,4 persen (yoy),” kata Denny lagi.

Baca juga: Pengamat Sebut Munculnya Dinamika Pencapresan di KIB Hal yang Wajar

Lebih lanjut, berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan & penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen terhadap total ULN swasta. 

Struktur ULN Tetap Sehat

Denny menyebut struktur ULN Indonesia tetap sehat, tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun menjadi 29,3 persen pada November 2025, dari 29,4 persen pada Oktober 2025. Selain itu, ULN jangka panjang masih mendominasi dengan pangsa 86,1 persen dari total ULN.

Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuhnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

2 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

2 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

2 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

3 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

5 hours ago