Moneter dan Fiskal

Utang Luar Negeri RI Turun ke USD423,8 Miliar per November 2025

Poin Penting

  • Utang luar negeri Indonesia turun menjadi USD423,8 miliar pada November 2025, lebih rendah dibandingkan Oktober 2025.
  • ULN pemerintah dan swasta sama-sama menurun, dengan pertumbuhan tahunan melambat akibat dinamika pasar keuangan global.
  • Struktur ULN tetap sehat, tercermin dari rasio terhadap PDB yang turun ke 29,3 persen dan dominasi utang jangka panjang.

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 menurun. Pada periode tersebut, ULN Indonesia mencapai USD423,8 miliar atau setara Rp7.148 triliun (asumsi kurs Rp16.870/USD), lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar USD424,9 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,2 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 0,5 persen pada bulan sebelumnya. Perlambatan ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik.

Pada November 2025, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD209,8 miliar, menurun dari USD210,5 miliar pada Oktober 2025. Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari 4,7 persen (yoy) menjadi 3,3 persen (yoy).

“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Denny dalam keterangan resmi, Kamis, 15 Januari 2026.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD423,9 Miliar per Oktober 2025

Denny menegaskan ULN tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat perekonomian nasional.

Sementara, berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen), jasa pendidikan (16,4 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah,” tambahnya.

ULN Swasta Juga Turun

ULN swasta pada November 2025 tercatat sebesar USD191,2 miliar, menurun dari USD191,7 miliar pada Oktober 2025. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi 1,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations),yang tercatat sebesar 0,4 persen (yoy),” kata Denny lagi.

Baca juga: Pengamat Sebut Munculnya Dinamika Pencapresan di KIB Hal yang Wajar

Lebih lanjut, berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan & penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen terhadap total ULN swasta. 

Struktur ULN Tetap Sehat

Denny menyebut struktur ULN Indonesia tetap sehat, tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun menjadi 29,3 persen pada November 2025, dari 29,4 persen pada Oktober 2025. Selain itu, ULN jangka panjang masih mendominasi dengan pangsa 86,1 persen dari total ULN.

Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” imbuhnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

40 Juta UMKM Belum Berizin, BKPM Siap Permudah Proses NIB

Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More

6 hours ago

Purbaya Sesuaikan Strategi Penempatan Dana di Perbankan dengan Kebijakan BI

Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More

7 hours ago

Duh! Program MBG Berpotensi Buang Uang Negara Rp1,27 Triliun per Minggu

Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More

8 hours ago

OJK Tegaskan Tak Ada “Injury Time” Spin Off UUS Asuransi

Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More

9 hours ago

Bursa Calon ADK OJK, Purbaya: Sudah Ada Kandidat Kompeten, tapi Belum Banyak

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More

9 hours ago

Dana THR 2026 Siap Dicairkan, Purbaya: Tinggal Tunggu Pengumuman Presiden

Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More

9 hours ago