Utang Luar Negeri RI Turun jadi USD403,1 Miliar di April 2023

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD403,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi ULN akhir Maret 2023 sebesar USD403,3 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menyebutkan, dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3% yoy, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% yoy. 

“Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta,” jelas Erwin dalam keterangannya, Kamis 15 Juni 2023.

Baca juga: Indonesia Bisa Saja Tidak Tarik Utang, Tapi…

Selanjutnya, posisi ULN pemerintah tetap terkendali, pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD194,1 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD194,0 miliar.

“Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8% yoy setelah mengalami kontraksi 1,1% yoy pada bulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga,” terang Erwin.

Erwin menjelaskan, penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

“Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu,” katanya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,1% dari total ULN pemerintah. Kemudian, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9%, jasa pendidikan 16,8%, konstruksi 14,3%, serta jasa keuangan dan asuransi 10,2%.

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” pungkasnya.

Sementara itu, ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD199,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD199,9 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi sebesar 4,5% yoy, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,8% yoy.

Hal tersebut di dorong dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 4,7% yoy dan 3,9% yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan lalu yang masing-masing tercatat 2,8% yoy dan 3,0% yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, dan pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin. 

“Serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta,” ungkap Erwin.

Baca juga: Kemenkeu Klaim Sepanjang Sejarah RI Tak Pernah Gagal Bayar Utang

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada April 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,8% dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Erwin. (*)

Editor: Galih Pratama