Moneter dan Fiskal

Utang Luar Negeri RI Turun jadi Tinggal USD394,6 Miliar

Jakarta – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2022 melanjutkan tren menurun. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III ​2022 tercatat sebesar USD394,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan II 2022 sebesar USD403,6 miliar.

“Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN triwulan III 2022 mengalami kontraksi sebesar 7,0% yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,9% yoy,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Selasa, 15 November 2022.

Dia melanjutkan, ULN Pemerintah pada triwulan III 2022 juga masih melanjutkan penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada triwulan III 2022 sebesar USD182,3 miliar, lebih rendah dari posisi ULN pada triwulan II 2022 yang sebesar USD187,3 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi 11,3% yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,6% yoy.

“Penurunan posisi ULN Pemerintah tersebut disebabkan oleh perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global,” tambah Erwin.

Kemudian, pelunasan atas beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah pada periode laporan. Sementara itu, penarikan ULN pada triwulan III 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada triwulan III 2022 antara lain, mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,6% dari total ULN Pemerintah, sektor jasa pendidikan 16,6%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,2%, sektor konstruksi 14,2%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,6%.

Erwin juga mengatakan, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada triwulan III 2022 tercatat sebesar USD204,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar USD207,7 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,6% yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,1% yoy.

Sehingga, ULN Indonesia pada triwulan III 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 31,8%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,4% dari total ULN. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Recent Posts

Daftar 5 Saham Pendorong IHSG Selama Sepekan

Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More

5 hours ago

OJK Tuntaskan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Kredit Fiktif di Bank Kaltimtara

Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More

5 hours ago

Rapor Bursa Sepekan: IHSG Naik 1,46 Persen, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp15.844 Triliun

Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More

6 hours ago

NII Melonjak 44,49 Persen, Analis Kompak Proyeksikan Kinerja BTN Bakal Moncer

Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More

18 hours ago

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

19 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

20 hours ago