Headline

Utang Luar Negeri RI Naik Lagi Jadi Rp5.442 Triliun

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2019 mencapai USD383,3 miliar atau setara dengan Rp5.442 triliun (kurs Rp14.200 per dolar AS). Posisi ULN tersebut mengalami peningkatan USD5,5 miliar bila dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya.

Seperti dikutip dari laman BI, di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019 menyebutkan, posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2019 yang tercatat USD383,3 miliar itu, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral yang tercatat sebesar USD190,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD193,1 miliar.

Menurut BI, meningkatnya posisi ULN di Januari 2019 itu, lebih di picu oleh neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh para investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi mata uang dolar AS itu.

Secara tahunan, ULN Indonesia Januari 2019 tumbuh 7,2 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Pertumbuhan ULN yang relatif stabil tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta.

ULN pemerintah sedikit meningkat pada Januari 2019. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2019 sebesar USD187,2 miliar atau tumbuh 3,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,1 persen (yoy).

Pertumbuhan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Januari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Kenaikan posisi ULN pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi Pemerintah dalam pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah.

Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui ULN pemerintah antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

ULN swasta mengalami perlambatan pada Januari 2019. Posisi ULN swasta meningkat USD1,5 miliar, atau tumbuh 10,8 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,5 persen (yoy). Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang melambat.

Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA) mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 74,1 persen.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2019 yang tetap stabil di kisaran 36 persen. Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2 persen dari total ULN.

Untuk itu, Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

BGN Sebut 21.801 Motor untuk SPPG Belum Dibagikan, Ini Alasannya

Poin Penting: BGN telah merealisasikan pengadaan 21.801 motor untuk kepala SPPG, namun belum didistribusikan. Seluruh… Read More

4 mins ago

KB Bukopin Finance Sabet Peringkat 1 TOP Corporate Brand 2026, Bukti Brand Makin Solid

Poin Penting Raih Peringkat 1 TOP Corporate Brand 2026, mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap KB… Read More

13 mins ago

OJK Sebut 114 Perusahaan Asuransi Penuhi Modal, 30 Masih Tertinggal

Poin Penting Sebanyak 114 perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi modal minimum (79,17%). Masih ada… Read More

35 mins ago

Komisi IX Desak Perlindungan 19 Juta Pekerja Miskin Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More

51 mins ago

Penyaluran KUR Syariah BSI Tembus Rp1,65 Triliun di Februari 2026

Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More

55 mins ago

UU P2SK Dinilai Berisiko Sentralisasi Perdagangan Aset Kripto, Begini Tanggapan OJK

Poin Penting OJK dukung revisi UU P2SK sebagai upaya memperkuat ekosistem kripto, dengan fokus pada… Read More

1 hour ago