Jor-Joran Utang, Pengelolaan Fiskal Dinilai Masih Keropos
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2018 mencapai US$356,2 miliar atau mengalami kenaikan hingga 9,5 persen secara tahunan (yoy). Pertumbuhan utang tersebut melambat jika dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy).
Seperti dikutip dari laman BI di Jakarta, Senin 16 April 2018 menyebutkan, melambatnya pertumbuhan ULN Indonesia disebabkan oleh ULN sektor pemerintah maupun sektor swasta. ULN Indonesia yang tercatat sebesar US$356,2 miliar tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$181,4 miliar, serta utang swasta sebesar US$174,8 miliar.
Hingga akhir Februari 2018, ULN pemerintah tercatat sebesar US$177,9 miliar yang terdiri dari SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara) yang dimiliki oleh non-residen sebesar US$121,5 miliar dan pinjaman kreditur asing sebesar US$56,3 miliar. ULN Pemerintah pada akhir Februari 2018 ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan kepemilikan asing pada SBN domestik sebesar US$3 miliar.
Sementara itu, biaya ULN Pemerintah semakin rendah seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia, yang didukung oleh membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat utang Indonesia. Pemanfaatan ULN pemerintah diprioritaskan untuk kegiatan yang sifatnya produktif dan merupakan investasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, termasuk memperkuat kemampuan membayar ULN tersebut.
Baca juga: Belanja Pegawai Jadi Faktor Membengkaknya Utang Pemerintah
Menurut BI, ULN swasta tumbuh melambat terutama dipengaruhi oleh ULN sektor keuangan. Secara tahunan, pertumbuhan ULN sektor keuangan tercatat 5,1 persen pada Februari 2018, melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 6,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan, sektor LGA, dan sektor pertambangan meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Pangsa ULN sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan terhadap total ULN swasta mencapai 72,2 persen, relatif sama dengan periode sebelumnya.
Di sisi lain, perkembangan ULN total pada Februari 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Februari 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir Februari 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 85,5 persen dari total ULN.
Ke depan, Bank Sentral akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk dapat memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu agar dapat mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (*)
Jakarta - Orderkuota berkolaborasi dengan Nobu meluncurkan Madera, sebuah rekening digital serba bisa. Peluncuran Madera… Read More
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memulai lawatan kenegaraan perdana ke sejumlah negara, antara lain… Read More
Jakarta - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung program pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi… Read More
Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berkomitmen penuh untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat… Read More
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2024 mencapai Rp1.517,53 triliun,… Read More
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya, dengan mengunjungi sejumlah negara… Read More