Jor-Joran Utang, Pengelolaan Fiskal Dinilai Masih Keropos
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2018 mencapai US$356,2 miliar atau mengalami kenaikan hingga 9,5 persen secara tahunan (yoy). Pertumbuhan utang tersebut melambat jika dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy).
Seperti dikutip dari laman BI di Jakarta, Senin 16 April 2018 menyebutkan, melambatnya pertumbuhan ULN Indonesia disebabkan oleh ULN sektor pemerintah maupun sektor swasta. ULN Indonesia yang tercatat sebesar US$356,2 miliar tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$181,4 miliar, serta utang swasta sebesar US$174,8 miliar.
Hingga akhir Februari 2018, ULN pemerintah tercatat sebesar US$177,9 miliar yang terdiri dari SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara) yang dimiliki oleh non-residen sebesar US$121,5 miliar dan pinjaman kreditur asing sebesar US$56,3 miliar. ULN Pemerintah pada akhir Februari 2018 ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan kepemilikan asing pada SBN domestik sebesar US$3 miliar.
Sementara itu, biaya ULN Pemerintah semakin rendah seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia, yang didukung oleh membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat utang Indonesia. Pemanfaatan ULN pemerintah diprioritaskan untuk kegiatan yang sifatnya produktif dan merupakan investasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, termasuk memperkuat kemampuan membayar ULN tersebut.
Baca juga: Belanja Pegawai Jadi Faktor Membengkaknya Utang Pemerintah
Menurut BI, ULN swasta tumbuh melambat terutama dipengaruhi oleh ULN sektor keuangan. Secara tahunan, pertumbuhan ULN sektor keuangan tercatat 5,1 persen pada Februari 2018, melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 6,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan, sektor LGA, dan sektor pertambangan meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Pangsa ULN sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan terhadap total ULN swasta mencapai 72,2 persen, relatif sama dengan periode sebelumnya.
Di sisi lain, perkembangan ULN total pada Februari 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Februari 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir Februari 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 85,5 persen dari total ULN.
Ke depan, Bank Sentral akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk dapat memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu agar dapat mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (*)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More
Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More
Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More