Posisi ULN berjangka panjang tercatat sebesar USD289,2 miliar (86,7 persen dari total ULN), terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD165,1 miliar (57,1 persen dari total ULN jangka panjang) dan ULN sektor swasta sebesar USD124,1 miliar (42,9 persen dari total ULN jangka panjang).
Sementara itu, posisi ULN berjangka pendek tercatat USD44,4 miliar (13,3 persen dari total ULN), terdiri dari ULN sektor swasta sebesar USD41,1 miliar (92,6 persen dari total ULN jangka pendek) dan ULN sektor publik sebesar USD3,3 miliar (7,4 persen dari total ULN jangka pendek).
Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir Mei 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas adan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,7 persen. Bila dibandingkan dengan April 2017, pertumbuhan tahunan ULN sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih mengalami peningkatan. Di sisi lain, ULN sektor keuangan dan sektor pertambangan masih mengalami kontraksi pertumbuhan.
BI memandang perkembangan ULN pada Mei 2017 tetap sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. BI terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Jakarta - Juru Bicara DPP PDI Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, mengaku belum menerima informasi resmi terkait… Read More
Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More
Jakarta – Para pekerja Sritex Group mengungkapkan kekecewaannya atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak… Read More
Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah,… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan terbaru terkait rencana masuknya investor baru untuk mengakuisisi Bank… Read More
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bakal ada potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang… Read More