BI: Capital Inflow Minggu Pertama Januari Capai Rp6,8 Triliun
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat, pada triwulan IV 2017 Utang Luar Negeri RI naik menjadi US$352,2 miliar. Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia ini mengalami kenaikan 10,1 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya diperiode yang sama (yoy). Perkembangan Utang Luar Negeri RI naik karena adanya kenaikan di sektor publik maupun swasta, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.
Seperti dikutip dari laman Bank Indonesia, di Jakarta, Senin, 19 Februari 2018 menyebutkan, berdasarkan jangka waktu, struktur Utang Luar Negeri RI pada akhir triwulan IV 2017 terbilang aman. ULN tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1 persen dari total Utang Luar Negeri RI dan pada akhir triwulan IV 2017 tumbuh 8,5 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 20,7 persen (yoy).
Masih berdasarkan data BI, menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV 2017 terutama dimiliki oleh sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen. Angka ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 77 persen.
Baca juga : Utang Luar Negeri RI Naik 9,1% Jadi US$347,3 Miliar
Sementara itu, pertumbuhan ULN pada sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor LGA meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2017. Di sisi lain, ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi pertumbuhan. Bank Indonesiamemandang perkembangan ULN pada triwulan IV 2017 masih terkendali. Hal itu tercermin rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang pada akhir triwulan IV 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen.
Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total ULN juga relatif stabil di kisaran 13 persen. Kedua rasio ULN tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara peers. Bank Indonesia sendiri terus memantau perkembangan ULN untuk meyakinkan bahwa ULN dapat berperan optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More