Ilustrasi: Utang luar negeri Indonesia naik. (Foto: istimewa)
Jakarta – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat sebesar 8,2 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi USD431,5 miliar di April 2025.
Meski begitu, Andry Asmoro, Kepala Ekonom Bank Mandiri meyakini struktur ULN RI akan terus mendukung stabilitas eksternal di tengah ketegangan geopolitik hingga perang dagang. Hal tersebut tercermin dari dominasi utang jangka panjang yang sebesar 85,1 persen dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terkendali 30,3 persen.
“Mencerminkan profil risiko eksternal yang rendah, membantu menstabilkan rupiah dan mempertahankan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global,” ujar Andry dalam keterangannya, Senin, 16 Juni 2025.
Baca juga: Data Terbaru! Utang Luar Negeri RI Naik 8,2 Persen Tembus USD431,5 Miliar
Andry pun meyakini, pemerintah maupun swasta akan lebih berhati-hati dalam menarik pinjaman atau utang dari luar negeri, karena risiko fiskal dan biaya pendanaan global yang meningkat.
“Tekanan fiskal domestik seperti perluasan belanja untuk mendukung program prioritas pemerintah, dikombinasikan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kemungkinan akan mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk lebih selektif dalam mengambil utang luar negeri baru,” ungkapnya.
Selain itu, premi risiko dapat meningkat jika persepsi pasar terhadap keberlanjutan fiskal domestik memburuk dan sentimen penghindaran risiko terus berlanjut.
Baca juga: BI Restui Bank Tarik Utang Luar Negeri Lebih Banyak, Cek Potensi dan Risikonya
Secara keseluruhan, pihaknya memperkirakan rasio utang luar negeri terhadap PDB Indonesia akan tetap di bawah 40 persen pada tahun 2025.
Namun, kata Andry, risiko utama yang perlu diwaspadai, yakni tekanan fiskal yang dapat memaksa pemerintah untuk menerbitkan lebih banyak utang luar negeri, dan volatilitas ekonomi makro yang dapat meningkatkan premi risiko negara, sehingga meningkatkan biaya pinjaman luar negeri.
“Kami perkirakan rasio utang luar negeri terhadap PDB Indonesia akan tetap di bawah 40 persen pada tahun 2025,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Fondasi data kuat krusial agar AI berdampak dan patuh regulasi. Standarisasi platform dan… Read More
Poin Penting Diskon iuran 50 persen JKK–JKM diberikan pemerintah bagi pekerja BPU sektor transportasi (ojol,… Read More
Poin Penting KADIN membuka 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar SPPG sebagai dukungan… Read More
Poin Penting Pemerintah masih menggunakan BBM B40 pada 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo, sambil melanjutkan… Read More
Poin Penting Skema Back to Back Loan memungkinkan nasabah memperoleh dana tunai dengan menjaminkan deposito… Read More
Poin Penting Kredit UMKM masih turun 0,64 persen per November 2025 akibat tekanan ekonomi global… Read More