Ilustrasi: Utang luar negeri Indonesia naik. (Foto: istimewa)
Jakarta – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat sebesar 8,2 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi USD431,5 miliar di April 2025.
Meski begitu, Andry Asmoro, Kepala Ekonom Bank Mandiri meyakini struktur ULN RI akan terus mendukung stabilitas eksternal di tengah ketegangan geopolitik hingga perang dagang. Hal tersebut tercermin dari dominasi utang jangka panjang yang sebesar 85,1 persen dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terkendali 30,3 persen.
“Mencerminkan profil risiko eksternal yang rendah, membantu menstabilkan rupiah dan mempertahankan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global,” ujar Andry dalam keterangannya, Senin, 16 Juni 2025.
Baca juga: Data Terbaru! Utang Luar Negeri RI Naik 8,2 Persen Tembus USD431,5 Miliar
Andry pun meyakini, pemerintah maupun swasta akan lebih berhati-hati dalam menarik pinjaman atau utang dari luar negeri, karena risiko fiskal dan biaya pendanaan global yang meningkat.
“Tekanan fiskal domestik seperti perluasan belanja untuk mendukung program prioritas pemerintah, dikombinasikan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kemungkinan akan mendorong pemerintah dan sektor swasta untuk lebih selektif dalam mengambil utang luar negeri baru,” ungkapnya.
Selain itu, premi risiko dapat meningkat jika persepsi pasar terhadap keberlanjutan fiskal domestik memburuk dan sentimen penghindaran risiko terus berlanjut.
Baca juga: BI Restui Bank Tarik Utang Luar Negeri Lebih Banyak, Cek Potensi dan Risikonya
Secara keseluruhan, pihaknya memperkirakan rasio utang luar negeri terhadap PDB Indonesia akan tetap di bawah 40 persen pada tahun 2025.
Namun, kata Andry, risiko utama yang perlu diwaspadai, yakni tekanan fiskal yang dapat memaksa pemerintah untuk menerbitkan lebih banyak utang luar negeri, dan volatilitas ekonomi makro yang dapat meningkatkan premi risiko negara, sehingga meningkatkan biaya pinjaman luar negeri.
“Kami perkirakan rasio utang luar negeri terhadap PDB Indonesia akan tetap di bawah 40 persen pada tahun 2025,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More
Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More
Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More