Ilustrasi - Kantor Bank Indonesia (BI). (Foto: Istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) perbankan nasional pada Desember 2025 sebesar USD31,75 miliar. Nilai tersebut turun tipis dibandingkan November 2026 yang mencapai USD31,81 miliar.
Berdasarkan data dari buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Februari 2026, posisi ULN swasta menurut kelompok peminjam khususnya perbankan secara mayoritas mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Secara rinci, ULN terbesar berasal dari bank swasta nasional sebesar USD20,66 miliar, naik tipis dari USD20,65 miliar pada November 2025.
Baca juga: Utang Luar Negeri Perbankan November 2025 Turun Jadi USD31,41 Miliar
Posisi berikutnya ditempati bank BUMN dengan ULN sebesar USD5,45 miliar, relatif stabil dibandingkan November 2025 sebesar USD5,44 miliar.
Sementara itu, bank swasta campuran mencatat ULN sebesar USD5,24 miliar, turun dari USD5,39 miliar pada November 2025. Adapun bank swasta asing membukukan ULN sebesar USD402 juta, meningkat dibandingkan November 2025 sebesar USD316 juta.
Secara keseluruhan, posisi ULN swasta pada triwulan IV 2025 tercatat USD192,8 miliar, turun dari USD194,5 miliar pada triwulan III 2025.
Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya ULN perusahaan nonlembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Baca juga: Purbaya Nilai Utang Luar Negeri RI Masih Aman meski Meningkat
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen terhadap total ULN swasta.
Adapun ULN swasta masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 76,3 persen terhadap total ULN swasta. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More