Utang BUMN Karya Bengkak, DPR Desak Skema PMN dan Restrukturisasi

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina, mendorong pemerintah untuk merumuskan solusi yang komprehensif agar proyek-proyek strategis nasional tetap berjalan, sekaligus menjaga kesehatan keuangan BUMN. Komisi VI DPR berkomitmen untuk terus mengawal upaya tersebut demi kepentingan rakyat dan masa depan pembangunan Indonesia.

“Kami memberikan perhatian serius terhadap kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, khususnya terkait keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Saya menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan seperti Waskita Karya dan Hutama Karya, mulai dari masalah keuangan hingga tantangan sosial di lapangan,” ujar Nevi dalam keterangannya, dikutip, Sabtu, 12 Juli 2025.

Politisi F-PKS ini menyampaikan, Waskita Karya dan Hutama Karya tengah menghadapi beban utang yang besar dan membutuhkan intervensi berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) atau skema restrukturisasi lainnya. 

“Utang Hutama Karya mencapai sekitar Rp60 triliun dan telah menerima suntikan PMN sebesar Rp18,6 triliun dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, Waskita Karya tercatat memiliki utang sebesar Rp81 triliun dan baru menerima PMN sebesar Rp3 triliun,” terangnya.

Baca juga: Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Opsi Hadapi Tarif Trump

Ia menekankan bahwa proyek jalan tol bukan sekadar proyek bisnis, melainkan bagian dari pelayanan publik untuk meningkatkan konektivitas nasional.

Menurutnya, penting adanya sebuah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta jaminan pemerintah (sovereign guarantee) untuk menjaga keberlanjutan proyek. 

“Jangan sampai penugasan dari pemerintah justru membebani BUMN secara berlebihan,” imbuh Nevi.

Transparansi dan Keselamatan Tol Harus Ditingkatkan

Legislator Dapil Sumbar II ini juga menyoroti dalam hal pengelolaan jalan tol, Jasa Marga selaku operator jalan tol di Jawa Timur diminta meningkatkan transparansi anggaran serta pelaksanaan audit keselamatan dan inspeksi rutin.

Ia mengingatkan agar kondisi jalan tol senantiasa terjaga dengan baik, termasuk pemasangan CCTV dan kontrol kendaraan yang melintas. 

“Jangan sampai truk yang tidak layak jalan tetap diperbolehkan melintas dan membahayakan pengguna lain,” tegasnya.

Baca juga: DPR Desak Polisi Usut Kematian Janggal Diplomat Kemlu di Menteng

Ia juga menyoroti adanya ketimpangan tarif tol yang berpotensi berdampak pada pelaku UMKM dan sektor pertanian.

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem tarif dan efisiensi biaya operasional sangat dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur benar-benar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Masalah Lahan dan Pendanaan

Selain itu, Nevi juga mencermati berbagai tantangan teknis dan sosial seperti pembebasan lahan yang kerap menimbulkan konflik, serta keterbatasan ekspansi proyek akibat masalah pendanaan.

“Saya mendorong BUMN untuk lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta memanfaatkan sistem informasi geospasial agar pembebasan lahan lebih efisien,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra