Jakarta – Satgas Waspada Investasi (SWI) menegaskan, aplikasi Snack Video belum memiliki izin investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bisa dinyatakan ilegal.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih mendalami kegiatan usaha dari aplikasi Snack Video. Namun bilamana ada potensi kerugian masyarakat, pihaknya tak segan untuk memblokir aplikasi penghasil uang melalui tontonan video tersebut.
“Kami masih melakukan penelitian terhadap kegiatan snack video. Dimana sampai saat ini SWI masih melakukan pendalaman atas kegiatan usaha tersebut,” kata Tongam kepada Infobanknews di Jakarta, Senin 1 Maret 2021.
Sebelumnya kepada rekan media Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra), Mohammad Fredly Nasution menyebut bahwa aplikasi Snack sudah dinyatakan ilegal sejak 18 Febuari 2021. Menurutnya, aplikasi snack video berpotensi merugikan masyarakat akibat tidak memiliki izin.
“Snack video telah dibahas dalam rapat SWI tanggal 18 Februari 2021 dan dinyatakan ilegal karena tidak ada izin dan diduga merupakan money game (permainan uang),” kata Fredly, sebagaimana dilansir Antaranews Sultra (25/2).
Dalam kesempatan sebelumnya, Tongam juga menyatakan aplikasi penghasil uang serupa seperti Vtube dan Tiktok Cash sudah dinyatakan ilegal dan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atas permintaan OJK beberapa waktu lalu. Sementara untuk aplikasi Snack Video terlihat masih beroperasi.
Tongam menjelaskan, VTube tercatat sudah masuk daftar investasi ilegal sejak Juli 2020 dan hingga saat ini masih dinyatakan ilegal. Menurutnya, kegiatan VTube belum ada izin dan diduga dapat merugikan masyarakat karena kegiatannya dilakukan dengan membeli peringkat keanggotaan dan mengajak masyarakat bergabung.
Sementara itu, untuk Tiktok Cash juga merupakan kegiatan tanpa izin dan diduga merupakan money game. Dimana diketahui, para member diminta untuk follow, like dan menonton berdasarkan level keanggotaan yang harus dibeli. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta… Read More
Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui aplikasi wondr by BNI… Read More
Jakarta - Meski masuk jajaran negara G-20 atau negara dengan ekonomi terbesar, Indonesia rupanya masih… Read More
Jakarta – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi… Read More
Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Senin, 25 November 2024, ditutup… Read More
Jakarta - Universal BPR adalah contoh nyata bagaimana bisnis keluarga dapat berkembang dan beradaptasi dengan… Read More