News Update

Usai Infrastuktur, BNI Sasar Penyaluran Kredit Perkebunan

Jakarta — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berniat mengubah porsi kredit korporasinya dengan menggeser kredit infrastruktur ke sektor perkebunan. Hal ini guna mengantisipasi menurunnya permintaan kredit infrastruktur seiring dengan selesainya proyek pembangunan pada Pemerintahan Presiden Jokowi.

“Pada sektor infrastruktur ini sudah mau selesai pada masa pembangunan pemerintah. Jadi kita coba cari pasar kredit lain yang menguntungkan untuk antisipasi agar tetap eksis,” ungkap Direktur Bisnis Menengah BNI Putratama Wahju Setyawan di Kantor Pusat Bank BNI, Jakarta Rabu 8 November 2017.

Baca juga: BNI Berniat Akuisisi Fintech Guna Hadapi Persaingan

Putrama mengaku, pihaknya pada saat ini mengincar sektor perkebunan yang dirasa sangat potensial, hal tersebut seiring dengan harga komoditas yang membaik akhir-akhir ini. Selain itu, dirinya juga menilai pembiayaan melalui sektor perkebunan beresiko rendah.

Sebagai informasi, BNI sepanjang kuartal III-2017 telah menyalurkan kredit sebesar Rp421,41 triliun atau mengalami pertumbuhan 13,3 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Adapun, kredit ke sektor perkebunan sebesar Rp86,72 triliun pada akhir September tahun ini atau sekitar 34,5 persen dari total kredit korporasi BNI. (*)

Suheriadi

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

5 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

6 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

6 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

6 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

7 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

9 hours ago