Untuk Tekan Resesi, Pemerintah Harus Percepat BLT

Jakarta – Ekonomi Indonesia hampir bisa dipastikan akan memasuki resesi pada awal Oktober 2020. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2020 diprediksi akan kembali mengalami kontraksi seperti kuartal II yang minus 5,32%. Bantuan langsung tunai (BLT) menjadi pilihan utama untuk menekan penurunan agar tidak semakin dalam.

“Siklus PDB kita sedang turun. Pandemi Covid-19 membuat penurunan semakin dalam. But is everything goes done. Semua yang turun pada saatnya akan naik. Persoalannya, berapa lama,” ujar Hermanto Siregar, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam diskusi publik “Ancaman Resesi Sudah di Depan Mata, Siapkan Kita?” yang diselenggaran Balitbang DPP Partai Demokrat secara daring di Jakarta, Minggu, 30 Agustus 2020.

Jika penurunan pertumbuhan PDB terlalu dalam, menurut Hermanto, naiknya akan semakin lama dan berat. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya extra ordinary untuk menekan penurunan agar tidak semakin dalam. Salah satu upaya mendesak yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan mempercepat realisasi pencairan BLT.

“Itu prioritas, karena sektor konsumsi yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB mengalami penurunan paling dalam. Dengan memberikan BLT, masyarakat akan kembali bisa spending, dan memberikan multiplier effect pada perekonomian,” paparnya.

Di sisi lain, karena penyebab resesi terutama karena dampak pendemi Covid-19, antara penyelesaian masalah ekonomi dan penanggulangan pandemi harus balance. “Dalam catatan Infobank Institute, dari 10 negara yang saat ini sudah terkena resesi, sebagian besar menerapkan kebijakan lock down,” ujar Darto Wiryosukarto, Managing Editor Infobank, di acara yang sama.

Indonesia yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kata Darto, cukup beruntung karena masih memberi ruang untuk pertumbuhan ekonomi, sektor usaha masih tetap berjalan meski dengan pembatasan-pembatasan.

“Meski Indonesia lebih baik dibanding 10 negara yang sudah terkena resesi, namun untuk struktur ekonomi tidak cukup hanya ditopang ekonomi dalam negeri saja. Perlu pertumbuhan ekonomi di atas 5% agar pengangguran tidak bertambah,” ujar Darto.

Namun untuk saat ini, kata dia, satu-satunya jalan yang mendesak untuk dilakukan pemerintah adalah mempercepat bantuan ke masyarakat miskin terdampak. “Rakyat perlu diguyur bantuan agar bisa belanja, sehingga ekonomi tidak lebih parah,” tegasnya. (*)