UNESCO Beri Apresiasi Program Kartu Prakerja Indonesia

Jakarta – Dalam ajang International Conference on Adult Education (CONFINTEA VII) di Marrakesh, Maroko, 15-17 Juni 2022. Program Kartu Prakerja Indonesia mendapatkan respon positif oleh negara anggota UNESCO karena telah berhasil memberikan pelatihan kepada 12,8 juta orang selama masa pandemi.

Program Kartu Prakerja Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, serta pengembangan kewirausahaan melalui transformasi digital, sebagai salah satu penyokong masyarakat di masa pandemi.

Beberapa lembaga peneliti nasional hingga internasional, seperti Bank Dunia, United Nations Development Programme (UNDP) dan The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Southeast Asia (J-PAL SEA) menilai bahwa program kartu prakerja memiliki konsistensi yang positif.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, mendapat kehormatan untuk memaparkan program kartu prakerja pada sesi utama panel ke-4 dengan tema “Preparing Adults For The Future”.

Airlangga menjelaskan, bahwa program bantuan tunai bersyarat Kartu Prakerja tidak hanya membantu bagi pekerja yang terkena PHK dan memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sebelum kembali bekerja, tetapi juga membantu menciptakan wirausaha melalui insentif yang diberikan.

Insentif yang didapatkan setelah mereka menyelesaikan pelatihan, membuktikan bahwa hal tersebut dapat memperkuat daya beli mereka di masa pandemi. Karena sebagian besar para peserta pelatihan menggunakannya untuk membeli bahan makanan.

“Ada sekitar 12,8 juta lebih penerima Kartu Prakerja yang telah terlayani selama 26 bulan pelaksanaan program dan masih berlanjut hingga saat ini. Dimana semuanya dapat diselesaikan melalui smartphone,” ucap Airlangga dalam keterangannya, Rabu, 22 Juni 2022.

Beberapa perwakilan negara anggota UNESCO memberikan apresiasi terkait hasil dari program kartu prakerja Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Kepulauan Solomon, Lanelle Olandrea Tanangada yang mengatakan bahwa program ini sangat menarik untuk diterapkan di Kepulauan Solomon. Karena, program tersebut dinilai dapat mengidentifikasi secara spesifik persentase kelompok masyarakat secara individu dari berbagai sektor pekerjaan.

Anggota delegasi Negara Bagian Irlandia dari CONFINTEA VI, CEO, AONTAS, Organisasi Pembelajaran Orang Dewasa Nasional Irlandia, Dr. Niamh O’Reilly, mengatakan bahwa program yang menggabungkan tujuan pendidikan, keuangan dan inklusi sosial tanpa mengorbankan kebebasan individu peserta untuk mendapatkan pelatihan, telah menjawab tantangan partisipasi pendidikan yang spesifik terhadap kelompok yang terpinggirkan.

“Program ini mampu menghadirkan partisipasi penuh dari mereka yang tidak pernah menghadiri pelatihan, memungkinkan individu untuk mengidentifikasi pilihan pendidikan yang sesuai terkait dengan peluang kerja potensial, sambil mendorong partisipasi melalui dukungan moneter yang mempromosikan literasi keuangan,” ujar Dr. Niamh O’Reilly.

Sementara itu diungkapkan juga oleh, Senior Adviser (Non-resident), Project on Prosperity and Development Center for Strategic & International Studies (CSIS), Mr. Gabriel Sanchez-Zinny, bahwa ia salut dengan presentasi yang dilengkapi dengan angka, hasil, dan fokus yang nyata pada pencapaian program kartu prakerja.

“Itulah yang kita butuhkan di bidang pendidikan. Prestasi dan rasa urgensi yang membantu pembelajar, terutama untuk yang membutuhkan,” ucap Mr. Gabriel Sanchez-Zinny.

Pada kesempatan terpisah, Direktur UIL UNESCO, Dr. David Atchoarena mengatakan UNESCO menyambut baik partisipasi Indonesia dalam ajang CONFINTEA. Melalui berbagai inisiatif yang dilakukan Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan pelatihan di G20.

“Sangat menarik bagi kita untuk mempelajari apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan program skala besar. Khususnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi terkait dampak Covid-19 terhadap pasar tenaga kerja, pekerja, dan ekonomi di Indonesia secara umum, dengan Kartu Prakerja. Negara-negara anggota dapat mengacu pada pengalaman Indonesia untuk lebih memperkuat kebijakan dan keterlibatan mereka dalam pendidikan sebagai dasar SGD 4,” papar David kepada delegasi Indonesia.

Seperti diketahui Program Kartu Prakerja yang di gagas oleh Presiden Joko Widodo, sebagai program aplikasi on-demand berbasis web menarik minat keikusertaan jutaan warga yang kehilangan pekerjaan.

Dengan kemampuan digital, bagi tenaga kerja produktif dengan rentang usia 18-64 tahun dapat mengambil pelatihan online sesuai dengan preferensi masing-masing dengan lebih dari seribu jenis pelatihan yang tersedia dari 170 lebih lembaga pelatihan.

Kemudian, setelah para peserta mengikuti pelatihan, insentif akan diberikan melalui salah satu rekening bank atau e-wallet pilihan mereka dalam jangka waktu empat bulan.

Selain itu terdapat beberapa temuan terkait penerima Kartu Prakerja Indonesia yang terlihat inklusif, seperti sebesar 49% penerima manfaat adalah perempuan, 3,3% merupakan penyandang disabilitas, 14% lulusan sekolah dasar atau di bawahnya, 62% penerima berasal dari daerah pedesaan, 3% pekerja purna migran, 90% tidak bekerja saat mendaftar, dan 85% dari mereka bekerja di sektor informal sebagai karyawan atau pemilik usaha kecil. (*) Khoirifa