Bali – Pembangunan berkelanjutan atau sustainability development menjadi aspek penting pada pengembangan bisnis dewasa ini. Beragam sektor bisnis, tanpa terkecuali sektor keuangan, terus menerapkan berbagai strategi dan program yang sesuai dengan nilai-nilai environment, social, and governance (ESG) untuk mewujudkan pengembangan bisnis yang berkelanjutan.
Namun, ternyata tidaklah cukup hanya menerapkan strategi dan program ESG, sektor keuangan misalnya, perlu juga menggelar reformasi kebijakan yang menyeluruh pada skema bisnisnya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Keuangan United Nations Development Programme (UNDP) Marcos Athias Neto. Bahkan, ia menyampaikan bahwa transisi ke energi bersih hanya bisa tercapai bila reformasi itu benar-benar dilakukan.
“Mengorganisir transisi ke energi bersih ini dan mengorganisir reformasi kebijakan untuk mewujudkan transisi tersebut adalah hal yang penting. Kita di United Nations Development Programme (UNDP), terus berupaya mendukung Indonesia, Thailand, dan negara lainnya di wilayah Asean, untuk memiliki Integrated National Financial Framework, sebagai strategi finansial untuk kebijakan ESG pemerintah,” ujar Marcos, pada acara “High Level Seminar: Aligning Policies for Climate Transitions” yang digelar Bank Indonesia di Bali, Kamis, 30 Maret 2023.
Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap negara di Asia Tenggara memiliki profil penerapan ESG yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, emisi dari listrik di Indonesia menyumbang sekitar 31% sampai 35% terhadap produksi karbon dioksida, begitu pula dengan penebangan hutan yang berkontribusi sebesar 50% bagi emisi gas karbon dioksida di Indonesia. Sementara penebangan hutan yang dilakukan oleh sektor agrikultur di Filipina berkontribusi sebesar 25% untuk gas emission.
“Risiko-risiko ini bisa dimitigasi melalui perencanaan reformasi kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran terhadap jalur transisi yang ada. Inilah yang kita coba lakukan melalui Integrated National Financial Framework dan strategi-strategi finansial lainnya,” ungkapnya.
UNDP, kata dia, dengan senang hati membantu negara-negara di Asia Tenggara untuk mencapai sustainable business pada industri keuangan. Ia memberikan contoh bagaimana Indonesia telah didukung oleh UNDP dalam perilisan green bond selama ini. “Kita bisa mendukung proses pengumpulan datanya, beserta assessment-nya,” paparnya. (*) Steven Widjaja
Poin Penting Kekerasan debt collector dan maraknya jual beli kendaraan STNK only menggerus kepercayaan publik,… Read More
Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More
Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More