Ekonomi dan Bisnis

Perlu Reformasi Kebijakan untuk Wujudkan Sustainability Development

Bali – Pembangunan berkelanjutan atau sustainability development menjadi aspek penting pada pengembangan bisnis dewasa ini. Beragam sektor bisnis, tanpa terkecuali sektor keuangan, terus menerapkan berbagai strategi dan program yang sesuai dengan nilai-nilai environment, social, and governance (ESG) untuk mewujudkan pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Namun, ternyata tidaklah cukup hanya menerapkan strategi dan program ESG, sektor keuangan misalnya, perlu juga menggelar reformasi kebijakan yang menyeluruh pada skema bisnisnya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Keuangan United Nations Development Programme (UNDP) Marcos Athias Neto. Bahkan, ia menyampaikan bahwa transisi ke energi bersih hanya bisa tercapai bila reformasi itu benar-benar dilakukan.

“Mengorganisir transisi ke energi bersih ini dan mengorganisir reformasi kebijakan untuk mewujudkan transisi tersebut adalah hal yang penting. Kita di United Nations Development Programme (UNDP), terus berupaya mendukung Indonesia, Thailand, dan negara lainnya di wilayah Asean, untuk memiliki Integrated National Financial Framework, sebagai strategi finansial untuk kebijakan ESG pemerintah,” ujar Marcos, pada acara “High Level Seminar: Aligning Policies for Climate Transitions” yang digelar Bank Indonesia di Bali, Kamis, 30 Maret 2023.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap negara di Asia Tenggara memiliki profil penerapan ESG yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, emisi dari listrik di Indonesia menyumbang sekitar 31% sampai 35% terhadap produksi karbon dioksida, begitu pula dengan penebangan hutan yang berkontribusi sebesar 50% bagi emisi gas karbon dioksida di Indonesia. Sementara penebangan hutan yang dilakukan oleh sektor agrikultur di Filipina berkontribusi sebesar 25% untuk gas emission.

“Risiko-risiko ini bisa dimitigasi melalui perencanaan reformasi kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran terhadap jalur transisi yang ada. Inilah yang kita coba lakukan melalui Integrated National Financial Framework dan strategi-strategi finansial lainnya,” ungkapnya.

UNDP, kata dia, dengan senang hati membantu negara-negara di Asia Tenggara untuk mencapai sustainable business pada industri keuangan. Ia memberikan contoh bagaimana Indonesia telah didukung oleh UNDP dalam perilisan green bond selama ini. “Kita bisa mendukung proses pengumpulan datanya, beserta assessment-nya,” paparnya. (*) Steven Widjaja

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Resmi! Turis Jepang Kini Bisa Bayar Pakai QRIS di Indonesia, Tak Perlu Tukar Uang

Poin Penting Warga Jepang kini bisa menggunakan QRIS untuk bertransaksi di Indonesia setelah izin QRIS… Read More

44 mins ago

Nasib Rupiah setelah Libur Lebaran di Tengah Perang dan Fiskal yang Bak di Tepi Jurang

Oleh: Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group LIBUR Lebaran tahun ini mungkin terasa… Read More

7 hours ago

Biar Nggak Tekor, Ini Cara Atur THR dan Jaga Kesehatan saat Lebaran

Poin Penting THR menjadi momentum menata keuangan, mulai dari kewajiban, utang, tabungan, hingga perlindungan finansial.… Read More

14 hours ago

BI Tetap Siaga di Pasar Jaga Rupiah selama Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri

Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More

17 hours ago

Dampak Perang Timur Tengah, BI Tarik Sinyal Penurunan Suku Bunga

Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More

18 hours ago

BSN Jalin Kerja Sama dengan Ekosistem Properti Syariah Indonesia

Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More

18 hours ago