Ilustrasi; Besaran gaji per jam di Jepang mencapai
Jakarta – Bekerja di Jepang mungkin menjadi impian banyak orang. Apalagi, Panel Kementrian Tenaga Kerja Jepang mengusulkan kenaikan upah minuman per jam pada tahun fiskal sekitar 4,3 persen ke 1.002 yen atau sekitar USD7,20 di tahun 2023.
Melansir Job-medley, upah regional tertinggi di Jepang, yakni di kota Tokyo dengan 1.013 Yen per jam atau sekitar Rp134.000 per jam. Sedangkan Upah Minuman Regional (UMR) terendah adalah Okinawa dengan 820 Yen per jam atau sekitar Rp89.000 per jam.
Baca juga: Krisis Tenaga Kerja, Jepang Buka Lowongan Besar-Besaran untuk TKA
Biasanya, tingkat UMR Jepang ditetapkan oleh masing-masing provinsi berdasarkan rekomendasi panel. Jika disetujui, kenaikan tersebut menjadi pertama kalinya berada di atas 1.000 yen.
Panel Kementerian Tenaga Kerja Jepang pun telah menyetujui untuk menaikkan upah minimun tersebut agar siklus pembayaran lebih sehat di tengah kenaikan harga barang dan jasa.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menekankan pentingnya mencapai tonggak sejarah kenaikan upah minimum tersebut di tahun 2023.
“Kami melihat rekor kenaikan upah minimum tahun lalu, tetapi saya berharap panel upah minimum yang terdiri dari pemerintah, tenaga kerja, dan manajemen akan melakukan diskusi menyeluruh untuk kemungkinan mencapai rata-rata nasional 1.000 yen,” katanya melansir CNBC, Selasa (31/10).
Baca juga: Ternyata Ini Alasan Generasi Muda Jepang Tak Mau Menikah
Upah Minimun Negara Maju
Jepang yang masuk negara maju, rupanya memiliki upah minimum relatif lebih kecil. Di United Kingdom misalnya, rata-rata upah per jam mencapai 10,42 Pounds atau setara USD13,50.
Peringkat kedua yakni Jerman sebesar 12 euros atau sekitar USD13,32, disusul Prancis sebesar 11,07 euros atau setara USD12,78.
Kemudian, ada Korea Selatan sekitar 9.620 won atau setara USD7,56 per jam, dan terakhir Amerika Serikat sebesar USD7,25 setiap satu jamnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More