Ilustrasi: UMK 2024 Bandung/istimewa
Jakarta – Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2024.
Aturan penetapan UMK Jawa Barat 2024 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024.
Dalam aturan tersebut, UMK Bandung 2024 telah ditetapkan sebesar Rp4.209.309. Besaran UMK Bandung 2024 ini naik 3,97 persen atau Rp160.846,31 dari nominal tahun sebelumnya, yakni Rp4.048.462,69.
Baca juga: Daftar Lengkap Kenaikan UMK 2024 Jawa Barat, Tertinggi Daerah Ini
Nilai UMK Bandung dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Misalnya, pada 2018, UMK Bandung naik sebesar Rp247.683,01 menjadi Rp3.091.345,56.
Setahun berikutnya, UMK Bandung kembali naik sebesar Rp248.235,05 menjadi Rp3.339.580,61.
Kemudian, pada 2020, UMK Bandung menjadi Rp3.623.778,91 selisihnya sekitar Rp284.198,3 dari tahun sebelumnya.
Memasuki 2021, pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia. Namun, pandemi tak membuat UMK Bandung mengalami penurunan. Pada 2021, UMK Bandung menjadi Rp3.742.276,48 atau naik sebesar Rp118.497,57.
Pada 2022, UMK Bandung kembali naik, yakni sebesar Rp32.584,3 menjadi Rp3.774.860,78. Hingga akhirnya, tahun ini UMK Bandung tembus Rp4.048.462,69 selisih Rp273.601,91 dari UMK tahun sebelumnya.
Jika dibanding dengan wilayah Jawa Barat lainnya, UMK Bandung 2024 nilainya memang masih kalah dari Kota Bekasi.
Nilai UMK 2024 jadi yang tertinggi di Jawa Barat dengan Rp5.343.430, sedangkan nilai UMK 2024 terendah di Jawa Barat adalah Kota Banjar Rp2.070.192.
Baca juga: Daftar Lengkap UMK 2024 Provinsi Banten, Kota Cilegon Juaranya
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More