Tutup Defisit Fiskal, OJK Lahirkan Tabungan Pos

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan pemerintah berencana akan mengoperasikan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai pengelola Tabungan Pos di tahun ini, yang nantinya dana simpanan itu bisa dimanfaatkan untuk menutup defisit fiskal.

“Kami bersama pemerintah akan melahirkan Tabungan Pos pada 2016 ini. Uang simpanan publik hanya bisa digunakan untuk membeli obligasi pemerintah, sehingga bisa menopang kebijakan fiskal,” ujar Kepala Eksekutif Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani di Jakarta, Selasa, 8 Maret 2016.

Menurutnya, dengan Tabungan Pos tersebut, maka dana yang ada di tabungan tersebut, kata dia, bisa untuk membantu pemerintah dalam menutup defisit APBN. “Potensi simpanan di Tabungan Pos bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” tukas Firdaus.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, model penghimpunan dana publik melalui kerjasama dengan kantor pos ini sudah lebih dulu diterapkan oleh Jepang. “Dana tabungan pos di Jepang itu bisa mencapai 20% dari total tabungan di bank,” ucap Firdaus.

Menurutnya, saat ini jumlah Kantor Pos yang tersebar hingga tingkat kecamatan sudah mencapai 4.000 unit. “Kami melihat uang beredar di masyarakat masih banyak, bahkan banyak juga yang di desa. Jumlahnya bisa ratusan triliun rupiah,” paparnya.

Dia menilai, penghimpunan dana publik yang selanjutnya ditempat pada obligasi pemerintah, diyakini akan mampu membantu menopang stabilitas keuangan domestik. “Selama ini, dana-dana jangka pendek yang ditarik di pasar selalu menggangu ekonomi kita,” tegasnya.

Sebelum membentuk Tabungan Pos, lanjut dia, terlebih dahulu pemerintah akan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bidang Usaha PT Pos Indonesia. Dia menyebutkan, OJK juga akan penerbitkan Peraturan OJK (POJK) terkait produk keuangan di Tabungan Pos.

“Penerbitan Tabungan Pos ini akan bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Negara BUMN. Nanti, produk keuangannya yang nanti akan kami awasi,” tutupnya. (*) Apr

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

DPR Soroti Gelombang PHK Massal di Tangerang, 3.500 Pekerja Terdampak

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, angkat suara ihwal gelombang Pemutusan Hubungan… Read More

21 mins ago

Utang Luar Negeri RI Menurun, Jadi Segini di Februari 2025

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia menurun. Pada Februari 2025, posisi ULN Indonesia… Read More

35 mins ago

Dukung Ekspansi Mitra Bisnis, J Trust Bank Gandeng Bank Ehime

Jakarta - PT Bank J Trust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menjalin kerja sama strategis dengan… Read More

1 hour ago

Bank Mandiri Catat Kenaikan 22 Persen DPK Devisa Hasil Ekspor di Kuartal I-2025

Jakarta – Bank Mandiri mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya… Read More

2 hours ago

Makin Brutal! Donald Trump Terapkan Tarif ke China dari 145 Persen Jadi 245 Persen

Jakarta – Perang dagang antara dua negara super power, Amerika Serikat (AS) dan China kian memanas.… Read More

2 hours ago

164 Saham Hijau, IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.403

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka naik tipis ke level 6.403,41 dari… Read More

3 hours ago