Tutup Defisit Fiskal, OJK Lahirkan Tabungan Pos

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan pemerintah berencana akan mengoperasikan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai pengelola Tabungan Pos di tahun ini, yang nantinya dana simpanan itu bisa dimanfaatkan untuk menutup defisit fiskal.

“Kami bersama pemerintah akan melahirkan Tabungan Pos pada 2016 ini. Uang simpanan publik hanya bisa digunakan untuk membeli obligasi pemerintah, sehingga bisa menopang kebijakan fiskal,” ujar Kepala Eksekutif Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani di Jakarta, Selasa, 8 Maret 2016.

Menurutnya, dengan Tabungan Pos tersebut, maka dana yang ada di tabungan tersebut, kata dia, bisa untuk membantu pemerintah dalam menutup defisit APBN. “Potensi simpanan di Tabungan Pos bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” tukas Firdaus.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, model penghimpunan dana publik melalui kerjasama dengan kantor pos ini sudah lebih dulu diterapkan oleh Jepang. “Dana tabungan pos di Jepang itu bisa mencapai 20% dari total tabungan di bank,” ucap Firdaus.

Menurutnya, saat ini jumlah Kantor Pos yang tersebar hingga tingkat kecamatan sudah mencapai 4.000 unit. “Kami melihat uang beredar di masyarakat masih banyak, bahkan banyak juga yang di desa. Jumlahnya bisa ratusan triliun rupiah,” paparnya.

Dia menilai, penghimpunan dana publik yang selanjutnya ditempat pada obligasi pemerintah, diyakini akan mampu membantu menopang stabilitas keuangan domestik. “Selama ini, dana-dana jangka pendek yang ditarik di pasar selalu menggangu ekonomi kita,” tegasnya.

Sebelum membentuk Tabungan Pos, lanjut dia, terlebih dahulu pemerintah akan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bidang Usaha PT Pos Indonesia. Dia menyebutkan, OJK juga akan penerbitkan Peraturan OJK (POJK) terkait produk keuangan di Tabungan Pos.

“Penerbitan Tabungan Pos ini akan bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Negara BUMN. Nanti, produk keuangannya yang nanti akan kami awasi,” tutupnya. (*) Apr

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

3 mins ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

1 hour ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

4 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

4 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

5 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

7 hours ago