Jakarta – Pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku masih menunggu jawaban dari manajemen PT Modern Internasional Tbk (MDRN) terkait kelangsungan bisnisnya di masa depan. Hal itu seiring dengan ditutupnya seluruh gerai 7-Eleven yang dioperasikan oleh anak usahanya Modern Sevel Indonesia pada 30 Juni 2017.
“Kami (BEI) telah mengirmkan surat untuk meminta kejelasan bisnis ritel 7-Eleven miliki MDRN, pekan ini manajemen MDRN akan memberikan jawaban, kita tunggu saja,”ujar Direktur Utama BEI, Tito Sulistio, di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.
Oleh karena itu, menurut Tito, pihak BEI tidak akan me-delisting MDRN. Pasalnya selain dari bisnis ritelnya, MDRN masih memiliki sumber pendapatan dari bisnis lain seperti distribusi alat kesehatan dan digital imaging.
“Kami melihat selain dari bisnis ritel, MDRN masih ada pendapatan dari bisnis lainnya, yang penting dia (MDRN) harus terbuka kepada BEI dan publik,” tegas Tito.
Kemudian, Tito juga mengaskan bahwa pihak BEI juga belum ada rencana untuk menghentikan perdagangan (suspend) saham MDRN meskipun harga saham perusahaan tersebut sejak awal tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 50% menjadi Rp 50 per saham.
“Suspensi itu langkah terakhir yang akan dilakukan BEI. MDRN masih berjalan, kalau di suspend pemegang saham yang ingin menjual sahamnya nanti nggak bisa dong,” ucap Tito.
Seperti diketahui, MDRN telah menutup seluruh gerai 7-Eleven yang dioperasikan oleh anak usahanya Modern Sevel Indonesia pada 30 Juni 2017.
Penutupan gerai dilakukan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menunjang operasional gerai-gerai 7-Eleven. Hal ini terjadi setelah rencana penjualan dan transfer segmen bisnis kepada Charoen Phokphand Restu Indonesia batal. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More