Gedung BPJS Kesehatan. (Foto: Istimewa)
Probolinggo- Peserta Badan Penyelenggaraan Bantuan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menunggak iuran bulanan akan dikenakan denda. Besaran denda tersebut paling tinggi mencapai Rp30 juta.
Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan. Namun, hal ini tidak berlaku bagi penerima bantuan iuran (PBI), peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan peserta yang tidak mampu.
Hal tersebut dikatakan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal dalam acara Media Workshop BPJS Kesehatan 2018, di Probolinggo, Kamis (22/11).
“Apabila peserta tidak membayar iuran hingga akhir bulan berjalan, pelayanan kesehatannya diberhentikan sementara pada tanggal 1 bulan berikutnya,” tambahnya.
Pemberhentian sementara tersebut akan terhenti bila peserta telah melunaskan biaya tunggakan.
Dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk tiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya.
“2,5 persen perkiraan biaya paket INA CBG (Indonesia Case Based Group), berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk tiap bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dengan besaran denda paling tinggi Rp30 juta,” tutup Iqbal. (Bagus Kasanjanu)
Poin Penting Celios pertanyakan pertumbuhan PDB 5,11 persen dipertanyakan, pasalnya konsumsi rumah tangga & PMTB… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 40 pejabat eselon II di DJP dan… Read More
Poin Penting Pertumbuhan kredit perbankan diproyeksikan 10–12 persen, lebih tinggi dari target 2025 sebesar 9–11… Read More
Poin Penting ACA membukukan premi Rp6 triliun sepanjang 2025, tumbuh 17 persen yoy, jauh di… Read More
Poin Penting PT Asuransi Central Asia (ACA) telah membayarkan klaim sebesar USD 11,04 juta atas… Read More
PT Asuransi Central Asia (ACA) membayarkan klaim senilai USD 11,04 juta kepada PT PLN Batam,… Read More