Poin Penting
- Chatib Basri menyebut Menteri Keuangan hanya memiliki tiga opsi dalam mengelola tekanan fiskal.
- Di tengah kondisi ekonomi saat ini, rasionalisasi belanja dinilai menjadi pilihan paling realistis.
- Kemampuan membayar utang, menurut Chatib, harus diukur dari penerimaan negara, bukan rasio utang terhadap PDB.
Jakarta – Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan RI, Chatib Basri, menilai pengelolaan fiskal negara pada dasarnya hanya bergantung pada tiga instrumen utama, yakni meningkatkan penerimaan negara, memangkas belanja, atau menambah utang.
Menurutnya, pilihan tersebut merupakan prinsip dasar yang selalu dihadapi seorang Menteri Keuangan ketika ruang fiskal mengalami tekanan.
“Karena tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga: naikkan, potong, pinjam. Kalau nggak bisa naikkan maka harus potong. Kalau nggak bisa potong harus pinjam. As simple as that. ,” ujar Chatib dalam acara Grab Business Forum di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Baca juga: Sirkus Makroekonomi 2026: Doping Fiskal Q1 dan Ritual Bakar Devisa
Rasionalisasi Belanja jadi Opsi Paling Realistis
Meski demikian, Chatib menilai menaikkan penerimaan negara melalui pajak bukan langkah yang mudah dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi.
Di sisi lain, opsi menambah utang juga semakin berat karena biaya pendanaan masih mahal akibat suku bunga global yang belum menunjukkan penurunan signifikan.
“Nah persoalannya adalah mungkin nggak kenaikan? Nggak mungkin. siapa ya kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga, cut the spending selectively,” bebernya.
Baca juga: Chatib Basri: Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS Belum Mengarah ke Krisis 1998
Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan rasionalisasi anggaran secara selektif dengan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak ekonomi paling besar agar kredibilitas fiskal tetap terjaga
Kemampuan Bayar Utang Lebih Penting dari Rasio Utang
Chatib juga mengingatkan bahwa kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, indikator yang lebih relevan adalah kemampuan pemerintah menghasilkan penerimaan negara untuk membayar bunga dan pokok utang.
“Utang itu tidak bisa dibayar dengan GDP karena GDP bukan punya pemerintah. Yang bisa dibayar adalah uang yang betul-betul ada di tangan pemerintah, itu adalah tax revenue. Jadi kalau mau lihat kemampuan untuk bayar itu harus dilihat interest payment-nya dibandingkan dengan total revenue atau amortisasi,” katanya.
Baca juga: Sektor Perdagangan Masih Dominasi Pembiayaan Multifinance, Piutang Rumah Tangga Melesat
Ia mengungkapkan rasio pembayaran utang terhadap total penerimaan negara kini telah mencapai sekitar 52 persen, mencerminkan tekanan fiskal yang cukup tinggi.
Bahkan jika pemerintah hanya memperpanjang jatuh tempo utang tanpa mengurangi pokok pinjaman, beban pembayaran bunga diperkirakan tetap berada di kisaran 22 persen dari total penerimaan negara.
“Nah orang selalu bilang kalau debt to GDP-nya kecil kan nggak ada masalah,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
