DBS: Perlambatan Ekonomi Tiongkok Akan Berdampak Besar ke Komoditas RI
Jakarta — Perang dagang antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia, Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas. Terbaru, Presiden AS Donald Trump menuding China melakukan manipulasi kurs Yuan.
Dalam cuitannya, Trump mengatakan, bahwa China menurunkan nilai tukar mata uangnya hampir menjadi terendah sepanjang sejarah. “Ini disebut manipulasi mata uang,” tulis Trump Senin (5/8).
Mata uang Yuan melemah sampai tembus batas kunci 7 Yuan per Dolar AS. Kali terakhir kurs Yuan jatuh melewati batas tersebut terjadi pada 2008.
Melihat kejadian ini, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin bakal menindaklanjutinya dengan meminta intervensi Dana Moneter Internasional (IMF). “Akan meminta IMF untuk menghilangkan kompetisi tidak sehat yang dilakukan China,” ujarnya seperti dinukil dari Bloomberg.
Penurunan tajam nilai tukar Yuan terjadi setelah Donald Trump berjanji akan mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari China atau senilai US$300 miliar per 1 September. Hal ini semakin memanaskan perang dagang antara kedua negara yang telah berlangsung setahun terakhir. Imbasnya pun memengaruhi geliat perekonomian global karena terganggunya rantai pasokan.
Menanggapi tudingan AS, Gubernur Bank Sentral China (PBOC), Yi Gang mengklaim pihaknya tidak akan menggunakan Yuan sebagai alat untuk menghadapi perang dagang. “Saya sepenuhnya yakin, Yuan tetap mata uang yang kuat kendati adanya fluktuasi baru-baru ini terimbas ketidakpastian eksternal,” ucapnya seperti dikutip dari Bloomberg.
Sementara itu, CEO NWI Management, Hari Hariharan mengatakan, pasar saham AS bisa kembali anjlok hingga 8 persen bila perseteruan AS dan China terus berlanjut. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More