Transformasi SDM Jadi Kunci Pendorong Digitalisasi UMKM

Jakarta – Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci mendorong digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan produktivitas di tengah pandemi.

Demikian disampaikan Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono, dalam joint event BI-Kemnaker-OJK dalam Webinar Peningkatan Produktivitas UMKM melalui Digitalisasi Usaha pada hari ini (8/10) secara virtual di Jakarta, sebagai rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) Seri II.

“Peningkatan produktivitas pada UMKM juga perlu didukung oleh strategi pengembangan UMKM secara end to end yang mencakup penguatan manajamen usaha, peningkatan kualitas barang, perluasan akses pasar, dan peningkatan kapasitas SDM yang dibekali keterampilan mengenai teknologi digital,” kata Doni.

Budi Hartawan selaku Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker, dalam kesempatan yang sama, turut menyampaikan 3 (tiga) tantangan transformasi ketenagakerjaan sebagai dampak revolusi industri 4.0, yaitu transformasi skill, transformasi pekerjaan, dan transformasi sosial.

“Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan inovasi dalam mempersiapkan kompetensi tenaga kerja, termasuk pentingnya mengubah mindset dan meningkatkan produktivitas ke arah digitalisasi termasuk di lingkup UMKM,” ucap Budi.

Sementara itu Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner OJK menjelaskan pentingnya prinsip keseimbangan dalam menerapkan perlindungan konsumen, antara tumbuh kembangnya Industri Jasa Keuangan secara berkesinambungan dan terlindunginya konsumen dan masyarakat, termasuk UMKM.

Turut hadir sebagai pembicara dalam webinar, Filianingsih Hendarta, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Hermawan Kartajaya, Founder Markplus, dan Bima Laga, Ketua Umum idEA.

Penyelenggaraan webinar ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai peningkatan produktivitas dan strategi adaptasi di era digital, mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform digital demi keberlangsungan usaha, dan mendorong perluasan akses keuangan UMKM melalui berbagai upaya termasuk peningkatan pengetahuan dari aspek perlindungan konsumen. (*)

Editor: Rezkiana Np