Transformasi Digital jadi Tantangan Utama Para Pelaku Akuntan

Jakarta – Peran akuntan sangat penting dalam kondisi saat ini, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan, hingga pengendalian keuangan negara, yang pada ujungnya adalah untuk membangun kepercayaan publik. Namun di sisi lain, profesi akuntan tidak luput dari perubahan yang semakin cepat, kompleks dan dipenuhi ketidakpastian yang semakin tinggi.

Wakil Presiden RI, Prof. K.H. Ma’ruf Amin menilai, profesi akuntan dewasa ini memiliki dua tantangan utama yang dihadapi. Pertama, adanya transformasi teknologi yang menghadirkan beragam otomasi, kecerdasan buatan, dan berbagai perkembangan lain. Tantangan kedua berasal dari situasi pandemi Covid-19 yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan entitas secara umum.

Wapres mengatakan, akuntan perlu merangkul aspek digital untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan pengambilan keputusan serta dapat meningkatkan akurasi. Selain itu, penanganan pandemi selama hampir dua tahun telah meningkatkan kebutuhan anggaran, salah satunya untuk membiayai strategi ekspansi pemerintah merespon dampak pandemi. Akibatnya realisasi belanja pemerintah pada 2020 mencapai Rp2.500 triliun, naik 12,2% dari realisasi tahun 2019.

Wapres mengharapkan agar akuntan dapat terus adaptif dan kritis merespon tantangan zaman. Ia menilai akuntan selama ini sudah terbiasa dengan prosedur dan kriteria kerja yang ketat. Ia juga meminta agar akuntan dalam bekerja tetap berorientasi pada hasil, tapi tidak melupakan teta kelola dan akuntabilitas. “Meskipun tugas akuntan sangat berat, tapi tetap harus dijalankan,” ujar Wapres dalam peringatan HUT ke-64 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 7 Desember 2021.

Pada kesempatan itu, Wapres menyatakan jika aktivitas ekonomi masyarakat dan industri terus membaik dan Indonesia optimis menyongsong tahun 2022. “Namun kita harus tetap waspada karena tingkat ketidakpastian global masih cukup tinggi. Kita harus membangun kemandirian bangsa, seraya bersiap memasuki masa pasca pandemi Indonesia yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, budaya, perubahan iklim,” ucapnya.

Wapres juga mengharapkan peran aktif akuntan dalam kepemimpinan global, salah satunya terkait Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Menurutnya, akuntan Indonesia dapat berperan nyata dalam membangun kemandirian bangsa, diantaranya dengan membangun standar kerja yang adaptif dan relevan dengan zaman, dan meningkatkan penguasaan atas teknologi digital.

“Penguasaan teknologi digital adalah prasyarat. Profesionalisme akuntan teruji ketika menghadapi tantangan dan realitas permasalahan di lapangan. Akuntan masa kini harus berorientasi pada outcome dan aspek tata kelola,” papar Wapres.

Peran lain yang bisa dioptimalkan melalui peningkatan kualitas SDM, baik dari sisi kompetensi, pengalaman, profesionalisme, terlebih integritas, sehingga kepercayaan publik kepada profesi akuntan tetap solid. “IAI harus beraktivitas lebih konkrit dan menyentuh publik secara langsung melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan pengembangan UMKM. Gagasan inovatif yang muncul dapat menjadi solusi konkrit bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan pengembangan UMKM,” pungkasnya.

Senada dengan Wapres, Gubernur Bank Indonesia yang juga merupakan Anggota Dewan Penasihat IAI, Perry Warjiyo, mengatakan, bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia semakin pesat pasca Covid-19. Karena itu, ia mendukung penguatan peran IAI karena semua transaksi ekonomi keuangan harus bisa dipastikan sesuai prosedur, prinsip, dan standar yang berlaku.

Perkembangan digital ini merupakan salah satu aspek yang disampaikan Perry terkait dengan inklusivitas ekonomi Indonesia yang dilakukan melalui layanan digital dan syariah. Ekonomi keuangan digital berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan preferensi masyarakat untuk bertransaksi secara digital.

Faktanya, kata dia, nilai transaksi e-commerce mencapai Rp403 triliun pada tahun 2021 dan diproyeksikan terus berkembang menjadi Rp530 triliun pada tahun 2022. Transaksi perbankan digital juga meningkat dari Rp40 ribu triliun tahun 2021 menjadi Rp48 ribu triliun tahun 2022. Sementara penggunaan e-money pada tahun 2021 mencapai Rp289 triliun, diperkirakan naik menjadi Rp337 triliun pada 2022.

Dukungan profesi akuntan sangat diharapkan dalam menumbuhkan literasi digital. Pada kesempatan itu, Perry menyampaikan apresiasi atas komitmen Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo dalam membangun digitalisiasi di internal IAI, sehingga organisasi profesi terbesar di Indonesia ini menjadi semakin dinamis dan mampu beradaptasi menjawab tantangan digital di organisasi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo mengatakan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi akuntan yang selama 64 tahun telah dijalankan oleh IAI, pada hakikatnya adalah bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di dalam ekosistem digital yang dipercepat oleh hadirnya pandemi Covid-19, IAI mampu menunjukkan perkembangan ke arah perbaikan dengan mekanisme result oriented bahkan dapat dioptimalkan di masa pandemi ini. Sebagai organisasi profesi, IAI bahkan mampu menorehkan beberapa pencapaian yang bisa dicatat sebagai sebuah momentum fundamental di masa Covid-19. Salah satunya terkait dengan upaya antisipasi isu keberlanjutan dan sustainability reporting.

“Kami menyadari, perkembangan sustainability reporting akhir-akhir ini telah menjadi concern di seluruh dunia, bahkan menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan G20, dimana sejak 1 Desember 2021, Indonesia resmi mengambil tampuk Presidensi G20 tahun 2022,” ujar Wakil Menteri Keuangan RI periode 2014-2019 itu.

Mardiasmo menjelaskan, terkait aspek sustainability ini, dunia saat ini berada dalam sebuah masa yang menjadi tonggak sejarah baru global dengan pembentukan International Sustainability Standards Board (ISSB) yang diumumkan IFRS Foundation pada 3 November 2021 dalam acara COP26. IAI sendiri telah berkomitmen untuk terlibat lebih awal terkait pembentukan ISSB ini.

“Jika kita merefleksikan kembali momentum awal ketika mempersiapkan konvergensi IFRS di Indonesia pada 2008, saat ini kita berada dalam fase untuk merumuskan legacy baru bagi masa depan profesi dengan mempersiapkan standard setter independen di bawah IAI yang akan merumuskan comprehensive corporate reporting dan sustainability reporting untuk mengikuti dinamika global,” ujarnya.

Sebagai langkah awal antisipasi, DPN IAI telah membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting (TF CCR), dan akan segera mempersiapkan implementasi sustainability/ comprehensive corporate reporting di Indonesia. IAI menggandeng semua stakeholders terkait, baik dari kalangan regulator, dunia bisnis, praktisi, dan akademisi, untuk terlibat dalam gugus tugas ini, sehingga dapat menghasilkan standar berkualitas tinggi, independen, dan komprehensif.

“Saya meyakini perkembangan ini berdampak besar. Karena itu kita harus mempersiapkan hal ini secara matang. Profesi akuntan harus mengantisipasi semua ini, baik dari segi perkembangan keilmuan baru dan kurikulum pendidikan, kompetensi akuntan, hingga implementasi praktis profesi yang harus diupdate memuat substansi comprehensive corporate reporting,” tutupnya. (*)