Ekonomi Digital

Transformasi Digital Jadi Keharusan untuk Mengelola Organisasi Pemerintahan dan Bisnis

Jakarta – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, sebagai perwujudan upaya mendorong peningkatan implementasi dan pemanfaatan teknologi digital di instansi pemerintahan, pihak pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Smart City dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal tersebut disampaikannya dalam sambutannya di acara Webinar bertema “Accelerating Digital Transformation in Business & Government” yang merupakan rangkaian dari penghargaan TOP Digital Awards 2021.

“Mengingat peran krusial SPBE dalam meningkatkan layanan ke masyarakat, ada Forum SPBE yang juga didukung kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan,” jelas Dirjen Aplikasi Informatika, di Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021.

Seperti diketahui, di era saat ini, yang ditandai dengan hadirnya Industri 4.0, Pandemi COVID-19 dan Kenormalan Baru, transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan, namun sudah menjadi keharusan bagi institusi pemerintahan dan korporasi bisnis.

Secara sederhana, transformasi digital dapat diartikan sebagai optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informatika (TI) dalam pengelolaan/operasional suatu organisasi. Pemanfaatan TI itu biasanya melibatkan penggunaan teknologi terkini (cloud, big data, machine learning, IoT, dll) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang ingin menggunakannya.

Transformasi digital yang dijalankan itu tujuannya untuk meningkatkan layanan kepada publik dan pelanggan, serta mendongkrak daya saing, kinerja bisnis dan operasional. Maka keberhasilan penerapannya pun menjadi salah satu kunci penting keberhasilan pengelolaan insitusi pemerintahanan dan korporasi bisnis.

Dirjen Aplikasi Informatika Semuel, sendiri menambahkan bahwa kegiatan TOP Digital Awards ini merupakan kegiatan pembelajaran, dan kegiatan penilaian/pemberian penghargaan bidang implementasi teknologi digital, yang diberikan kepada instansi pemerintahan dan korporasi bisnis di Indonesia.

Kegiatan TOP Digital Awards yang diselenggarakan oleh majalah ItWorks ini, lanjutnya  selaras dengan arah kebijakan Presiden RI yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yakni percepatan transformasi digital guna mendorong peningkatan implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, baik di instansi pemerintahan, korporasi bisnis, maupun institusi lainnya.

“Oleh karenanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, sangat mendukung kegiatan Webinar ini, yang merupakan rangkaian dari kegiatan penghargaan TOP Digital Awards 2021,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Webinar, M. Lutfi Handayani, yang juga Pemimpin Redaksi Majalah ItWorks memgatakan, sejak tahun pertama penyelenggaraan, yakni tahun 2016, TOP Digital Awards didesain sebagai ajang penghargaan yang sarat dengan aspek pembelajaran. Yaitu dengan adanya Sesi Nilai Tambah, di akhir Wawancara Penjurian. Di sesi ini, Dewan Juri memberikan pendapat, saran, dan masukan-masukan perbaikan kepada peserta.

“Juga diberikannya kesempatan kepada setiap peserta, untuk dapat seat in atau mengikuti Sesi Presentasi/Wawancara Penjurian peserta lain, selama yang diikuti adalah bukan penjurian kompetitor bisnisnya,” tambahnya. (*)

Paulus Yoga

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

3 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

3 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

3 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

3 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

4 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

6 hours ago