Ilustrasi: Transaksi QRIS. (Foto: istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) melonjak signifikan pada awal tahun ini. Hingga Januari 2026, transaksi QRIS tumbuh 131,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 131,47 persen yoy. Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, dikutip, Rabu 25 Februari 2026.
Baca juga: QRIS Bisa Dipakai di Tiongkok-Korsel Mulai Kuartal I 2026
Perry menyatakan, pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal.
Hal itu tercermin dari volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,79 miliar transaksi atau tumbuh 39,65 persen yoy pada Januari 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital.
“Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 10,00 persen yoy dan 23,25 persen yoy,” tambah Perry.
Baca juga: Prasasti Nilai QRIS Efektif Dongkrak Ekonomi RI
Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 455 juta transaksi atau tumbuh 34,41 persen yoy dengan nilai transaksi mencapai Rp1.176 triliun pada Januari 2026.
Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 0,86 juta transaksi atau tumbuh 7,60 persen yoy, dengan nilai sebesar Rp19.555 triliun pada Januari 2026.
Dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,41 persen yoy menjadi Rp1.267 triliun pada Januari 2026. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More