Tragedi Siswa SD di NTT: Potret Gelap Masalah Keuangan Keluarga

Poin Penting

• Seorang siswa SD di NTT bunuh diri karena orang tuanya tak mampu membeli buku dan pena, mencerminkan rapuhnya keuangan keluarga miskin.

• Dengan tingkat kemiskinan tinggi, banyak rumah tangga di NTT hidup tanpa bantalan ekonomi sehingga biaya kecil pendidikan pun menjadi beban berat.

• Tragedi ini menjadi alarm atas lemahnya perlindungan sosial dan peran negara yang lebih responsif, termasuk dukungan ekonomi dan layanan kesehatan mental anak.

Jakarta – Tragedi memilukan terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang siswa kelas IV SD berusia 10 tahun mengakhiri hidupnya setelah permintaannya untuk dibelikan buku tulis dan pena tak mampu dipenuhi orang tuanya. Nilainya tak sampai Rp10 ribu, namun bagi keluarga, uang sekecil itu pun tak tersedia.

Peristiwa ini bukan sekadar kabar duka. Kasus tersbeut membuka tabir problem keuangan keluarga miskin yang akut sekaligus memperlihatkan rapuhnya jaring pengaman sosial bagi anak-anak dari rumah tangga prasejahtera.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menilai tragedi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah akibat kegagalan sistem, mulai dari tingkat provinsi hingga daerah. Ia mengakui pemerintah daerah gagal mendeteksi dan membantu kesulitan warganya.

“Sebagai Gubernur NTT, tentunya saya berdukacita mendalam dengan kejadian di Jerebuu, adik kita mesti meninggal karena kegagalan sistem yang ada,” katanya di Kupang, dikutip ANTARA, Rabu, 4 Februari 2026.

Baca juga: Debt Collector dan Bahaya Jual Beli STNK Only: Menteri Kominfo Didorong Larang Iklan Kendaraan Ilegal di Media Sosial

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan di NTT masih termasuk yang tertinggi secara nasional. Pada Maret 2025, persentasenya mencapai 18,60 persen atau sekitar 1,09 juta jiwa. Artinya, dua dari sepuluh penduduk NTT tidak memiliki pengeluaran per kapita yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum.

Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dasar rumah tangga kerap berbenturan: antara membeli beras, membayar listrik, atau memenuhi perlengkapan sekolah anak.

Sekolah Gratis Tak Sepenuhnya Bebas Biaya

Secara formal, pendidikan dasar digratiskan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun realitas di lapangan menunjukkan biaya pendidikan tak berhenti pada SPP.

Buku tulis, alat tulis, seragam, transportasi, hingga uang jajan menjadi beban tambahan. Bagi keluarga dengan pendapatan harian tak menentu—petani kecil, buruh lepas, atau pekerja informal—pengeluaran kecil pun dapat menjadi tekanan besar.

Baca juga: Biaya Pendidikan Naik hingga 15 Persen per Tahun, BNI dan BNI Life Tawarkan Produk Ini

Dalam banyak kasus kemiskinan ekstrem, arus kas keluarga sering bersifat harian (cash flow to cash flow). Tak ada tabungan, tak ada bantalan keuangan. Ketika pendapatan hari itu habis untuk makan, kebutuhan lain otomatis tertunda. Dalam situasi ini, permintaan seorang anak untuk buku dan pena bisa berubah menjadi tekanan psikologis.

Tren Bunuh Diri Anak Meningkat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat tren bunuh diri pada anak dan remaja menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor ekonomi kerap menjadi salah satu pemicu, selain tekanan sosial dan masalah kesehatan mental yang tidak tertangani. Pada 2025, KPAI mencatat puluhan kasus anak mengakhiri hidup, sebagian dipicu persoalan keluarga dan tekanan hidup.

Tragedi di Ngada menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya soal kurangnya pendapatan, melainkan juga menyangkut kerentanan mental dan sosial. Anak-anak dari keluarga miskin hidup dalam ruang tekanan yang tidak selalu terlihat. Rasa malu karena tak memiliki perlengkapan sekolah, takut dimarahi guru, atau merasa menjadi beban orang tua dapat menumpuk menjadi beban emosional berat.

Baca juga: BNI Raih Penghargaan Women in SDG’s Action 2025, Komitmen Kuat Berantas Kemiskinan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons sorotan publik atas kasus ini dengan menyiapkan layanan psikologi klinis di puskesmas.

“Kesehatan mental anak memang kita sudah lakukan skrining, ada 10 juta anak yang berisiko (terkena penyakit mental). Nah, sekarang, saya mau menyiapkan ada psikologi klinis di masing-masing puskesmas, supaya penyakit-penyakit jiwa yang selama ini enggak tertangani di rumah sakit, bisa ditangani di puskesmas,” kata Budi.

Di sisi lain, negara sejatinya memiliki berbagai instrumen perlindungan sosial: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga bantuan sembako. Namun persoalannya kerap terletak pada akurasi data dan ketepatan sasaran. Tidak semua keluarga miskin tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ada yang tercecer, ada pula yang bantuannya tak rutin diterima.

Atensi Prabowo

Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keprihatinan mendalam dan menjadikan kasus ini sebagai perhatian khusus.

“Bapak Presiden menaruh atensi, dan melalui kami, meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal semacam ini dapat kita antisipasi,” kata Prasetyo.

Kasus ini menjadi alarm keras bahwa pendekatan kebijakan tak cukup berhenti pada klaim “sekolah gratis”. Negara perlu memastikan bahwa biaya tidak langsung pendidikan benar-benar terjangkau. Intervensi harus lebih mikro dan responsif—mulai dari penguatan dana darurat sekolah, sistem deteksi dini kerentanan siswa, hingga pendampingan psikososial di daerah miskin.

Lebih dari itu, problem utama tetap pada struktur ekonomi daerah. Selama kemiskinan di NTT masih dua kali lipat rata-rata nasional, selama lapangan kerja produktif terbatas, maka risiko tragedi serupa akan terus membayangi.

Anak SD itu pergi setelah buku dan pena yang dia minta tak terpenuhi. Namun di balik itu, tersimpan kisah panjang tentang kemiskinan, rapuhnya keuangan keluarga, dan pekerjaan rumah negara yang belum selesai. (*) Prima Gumilang