Pelaku UMKM; Bisa naik kelas. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk melakukan penambahan total alokasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2016 menjadi Rp103,2 triliun dari sebelumnya yang sebesar Rp100 triliun. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad penambahan jumlah penyalur KUR tersebut seiring dengan penambahan jumlah bank peserta KUR yang kini menjadi 19 bank.
“Ini merupakan kesepakatan bersama dengan 19 Bank engan nilai Rp103,2 triliun,” ujar Muliaman di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 11 Februari 2016.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menambah tujuh perusahaan penjamin KUR yang telah memenuhi persyaratan penilaian oleh OJK dan Kementerian Keuangan.Tujuh perusahaan penjamin tersebut yaitu Perum Jamkrindo, Askrindo, Jamkrinda Riau, Jamkrinda Sumatera Selatan, Jamkkrinda Bangka Belitung, Jamkrinda Jawa Tengah dan Jamkrindo Syariah.
Di tempat yang sama Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menambahkan, agar kepada bank-bank baru peserta penyalur KUR atau lembaga keuangan bukan bank untuk segera menyesuaikan sistem Tekhnologi Informasinya (TI).
“Bank-bank yang sudah resmi penyalur nanti untuk segera sesuaikan sistem IT. Jadi tidak ada kerugian dari dirinya menjadi bank peserta KUR,” tukasnya.
Seperti diketahui, penyaluran KUR hingga 5 Februari 2016 sudah mencapai Rp6,4 triliun dengan total debitur KUR sebesar 298.728. Adapun dari jumlah tersebut bank-bank BUMN masih paling dominan, seperti BRI, Bank Mandiri dan BNI. (*) Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More
Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More
Poin Penting Volume transaksi PayLater Kredivo naik 27% YoY, nilai transaksi meningkat 26% selama Ramadan… Read More
Poin Penting: Pemerintah menjaga tarif pesawat agar tetap seimbang antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan… Read More
Poin Penting OJK mencabut izin usaha 6 BPR sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan… Read More
Poin Penting: Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dengan memastikan anggaran dan belanja pegawai tetap terkendali. Alokasi… Read More