Pemerintah Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Halal bagi UMKM

Pemerintah Gelar  Pelatihan dan Sertifikasi Halal bagi UMKM

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong pelaksanaan “Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran  dan  Manajemen Produk Halal bagi UMKM” melalui kolaborasi antara stakeholders terkait, antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan 4 (empat) platform digital  yang memiliki layanan berbasis syariah, yaitu LinkAja Syariah, Tokopedia Salam, Blibli Hasanah, dan  Bukalapak.

“Kita menyadari bersama bahwa meng-online-kan dan menghalalkan UMKM saja tidak cukup,  sehingga diperlukan sinergi kolaborasi serta penguatan komitmen peran-peran yang saling  terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menguatkan peran UMKM makers halal dalam  ekosistem ekonomi syariah Indonesia,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui video conference di Jakarta, Selasa 20 Oktober 2020.

Airlangga menjelaskan, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM melalui  manajemen produk dan digital marketing, dengan masing-masing kelas diikuti sekitar 450 peserta. Dimana UMKM yang ikut serta terbagi atas dua jenis.

Pertama, UMKM yang telah memiliki produk (makers), khususnya produk makanan, minuman dan obat tradisional yang memerlukan peningkatan kualitas produk, termasuk Sertifikasi Halal. Dan, kedua yaitu UMKM yang menjual produk (seller), namun belum mendigitalisasi produknya dan membutuhkan peningkatan akses pemasaran melalui platform digital.

UMKM yang menjadi peserta pelatihan merupakan binaan Kementerian/Lembaga (Kementerian  Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, BAZNAS) serta organisasi kemasyarakatan (NU,  Muhammadiyah, PERSIS, PINBAS MUI, FOZ, Forbis Gontor, dan IPEMI). Pelatihan akan  dilaksanakan secara daring, mulai dari Oktober sampai Desember 2020.

Dalam post program, peserta yang memenuhi kualifikasi akan memperoleh fasilitasi sertifikasi halal dari BPJPH dan LinkAja Syariah. Selama dan pasca pelatihan peserta akan diarahkan mengakses  layanan pendampingan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM di daerah masing-masing untuk konsultasi pengembangan bisnisnya.

“Program ini pada prinsipnya terbuka untuk publik, dan ke depan akan dilaksanakan secara masif. Namun untuk kemudahan, pada tahap pertama diutamakan dari kelompok binaan K/L serta ormas,” ucap Menko Airlangga.

Untuk kali ini, pemerintah menargetkan UMKM yang akan menjadi peserta program tersebut  sebanyak lebih kurang 1000 UMKM, baik makers maupun sellers. Namun, animo UMKM calon  peserta sangat tinggi dengan melihat total pendaftaran yang mencapai lebih dari 9.000 UMKM pada 19 Oktober 2020 kemarin. (*)

Editor: Rezkiana Np

Leave a Reply

Your email address will not be published.