DPR RI mengesahkan UU APBN 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. (Foto: Irawati)
Jakarta – DPR RI mengesahkan UU APBN 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Pengesahan itu di pimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani pada Kamis (21/9).
“Kepada seluruh anggota apakah RUU APBN tahun anggaran 2024 dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” tanya Puan Maharani.
“Setuju,” jawab seluruh Anggota.
Baca juga: APBN Surplus Berlanjut, per Agustus 2023 Nilainya Capai Segini
Sebelum Ketua DPR RI mengesahkan UU APBN 2024, Ketua Badan Anggaran DPR RI M. Said Abdullah menjelaskan rincian asumsi makro dalam RUU APBN 2024.
Said mengatakan, semua fraksi telah menyetujui RUU APBN 2024 untuk disahkan sebagai Undang-Undang, kecuali fraksi PKS yang menerima RUU dengan catatan khusus minderhead notau atau nota keberatan.
“Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” ujar Said.
Maka, DPR RI dan pemerintah sepakat atas APBN 2024, dimana defisit ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB, pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, belanja negara Rp3.325,11 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp522,8 triliun.
Selanjutnya, belanja Kementerian/Lembaga ditetapkan sebesar Rp1.090,8 triliun. Sementara itu, belanja Non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun terutama untuk pembayaran pensiun yang dinaikkan 12 persen untuk mengikuti perubahan biaya hidup selama 3 tahun terakhir dan juga pemberian subsidi dan kompensasi sesuai perubahan asumsi harga minyak.
Baca juga: Pemerintah Sudah Belanjakan Rp1.674,7 T Pagu APBN, untuk Apa Saja?
Berikut rincian dari Asumsi Makro 2024:
Adapun sasaran dan indikator pembangunan 2024 adalah sebagai berikut:
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting 1,56 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek selama H-7 hingga H+1 Natal 2025, naik 16,21… Read More
Poin Penting PINTU meluncurkan fitur Auto DCA Explore Plans untuk memudahkan investor berinvestasi rutin dengan… Read More
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Harga emas Galeri24, UBS, dan Antam kompak naik pada perdagangan Sabtu, 27 Desember… Read More