TNI AL-Kadin Kerjasama Ciptakan Iklim Usaha Kondusif

Jakarta–Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam upaya menstabilkan keamanan laut Indonesia. Harapannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto di sela-sela Forum Diskusi TNI AL dengan Kadin di Jakarta, Selasa, 22 Desember 2015.

“Ya harapan saya, TNI AL sebagai pemegang keamanan laut, wajib hukumnya membantu membangun image supaya aman di laut dalam berusaha,” ujar Yugi.

Menurut dia, TNI AL perlu membangun image positif bagi dunia usaha secara konsisten. Mulai dari kapal tangkap ikan, kapal barang jasa, kapal penumpang dan kapal pesiar. Apalagi luas area Indonesia mencapai 70% adalah laut. Sehingga potensi yang harus dijaga dan dikawal oleh TNI AL, begitu luas dan besar.

Terkait hal itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong iklim usaha yang kondusif, tak terkecuali di laut. Menurutnya, kekayaan laut yang sangat luar biasa harus terus dijaga. Pasalnya, maraknya illegal fishing yang masih marak dikhawatirkan dapat merugikan negara dengan nilai yang tidak sedikit.

“Kita dapat laporan dari pemerintah bahwa kerugian negara dari illegal fishing bisa mencapai 240 triliun (rupiah) per tahun. Tidak hanya itu, intinya kita ingin keamanan di laut pun bisa kondusif, karena akan mempengaruhi juga pada arus perdagangan, karena pelaku usaha perlu adanya kepastian dan kenyamamam dalam berusaha” ungkap Rosan.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya akan membangun hubungan yang sinergis dan saling mendukung bagi penciptaan keamanan maritim dan dunia usaha, seperti kerjasama dengan TNI AL.

Di tempat yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) RI, Ade Supandi mengatakan, kondisi keamanan maritim di negara kepulauan seperti Indonesia menjadi prasyarat bagi aktivitas dunia usaha. Menurutnya, peningkatan aktivitas dunia usaha, baik perdagangan maupun pengelolaan sumber daya, akan membawa peningkatan kemampuan ekonomi negara, tak terkecuali bagi pertahanan maritim.

“Keamanan maritim dan aktivitas ekonomi maritim seharusnya bisa saling memperkuat secara berkesinambungan,” ungkap Ade. Dia pun memaparkan bahwa peranan dunia usaha yang perlu diterapkan adalah membangkitkan kembali sektor maritim, meningkatkan kepatuhan pada regulasi dan perundang-undangan (termasuk terkait kemaritiman), serta berkontribusi secara aktif dalam upaya untuk mewujudkan keamanan maritim secara komprehensif.(*) Ria Martati