Tingkatkan Likuiditas, BI Bakal Pangkas Outstanding SRBI

Jakarta – Bank Indonesia (BI) secara bertahap akan menurunkan nilai outstanding instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk mendorong likuiditas di pasar demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan BI terus mendorong ekspansi likuiditas secara konsisten dan terukur, dengan menurunkan outstanding dari SRBI.

“BI mendorong ekspansi likuiditas secara konsisten dan terukur, kita terus berupaya menurunkan outstanding-nya (SRBI),” kata Erwin dalam Taklimat Media, Rabu, 7 Mei 2025.

Baca juga: Krisis Ekonomi Global Mengintai, BI Soroti Tarif Trump hingga Konflik India-Pakistan

Erwin menjelaskan bahwa perluasan likuiditas yang dilakukan oleh BI ini agar bisa digunakan oleh perbankan dalam memenuhi kebutuhan hingga penyaluran kredit.

“Ini menunjukkan bahwa BI mencoba merilis likuiditas yang ada untuk bisa digunakan oleh perbankan,” tandasnya.

Tercermin dari nilai outstanding pada akhir 2024 di kisaran Rp923 triliun. Sementara per 21 April 2025, posisi SRBI menurun sebesar Rp41,14 triliun menjadi Rp881,86 triliun.

Lebih lanjut, Erwin juga menyampaikan, tujuan pengurangan outstanding SRBI yang akan memicu ekspansi likuiditas tersebut diharapkan dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring dengan melambatnya ekonomi domestik di kuartal I 2025 yang hanya mencapai 4,87 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dari kuartal I 2024 yang sebesar 5,11 persen.

“Dalam konteks mendorong pertumbuhan, kita ingin operasi BI itu dampaknya itu ekspansi, untuk mendorong pertumbuhan, apalagi tengah situasi pertumbuhan (ekonomi) menurun,” ungkapnya.

Baca juga: BI Berhasil Serap Modal Asing Melalui SRBI Capai Rp934,87 Triliun

Terlebih, tambah Erwin, diiringi juga dengan adanya insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diterapkan oleh Bank Indonesia, dan pengurangan outstanding SRBI, maka likuiditas akan lebih banyak mengalir ke industri.

“KLM atau GWM (giro wajib minimum) itu kalau terjadi penurunan rasio itu dampaknya permanen. Karena kuncinya dilonggarkan, likuiditasnya akan mengalir ke industri itu lebih banyak,” imbuhnya. (*)

Editor: Galih Pratama