Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong inklusi keuangan. OJK mengajak industri jasa keuangan untuk dapat lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan akses keuangan di Indonesia.
Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, strategi ini perlu diterapkan agar tingkat inklusi keuangan di Indonesia bisa meningkat. Terbatasnya akses keuangan di Indonesia membuat masyarakat tidak bisa mengatur kondisi keuangannya.
“Bagaimana mendekatkan jarak layanan keuangan supaya orang-orang semakin mudah berusaha. Kalau mudah berusaha nantinya akan terhindar dari kemiskinan,” ujar Muliaman, di Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016.
Dia menilai, dengan terbukanya akses keuangan dari industri jasa keuangan ke masyarakat, maka akan membuat keuangan masyarakat itu sendiri lebih teratur. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan akses pinjaman yang nantinya bisa digunakan untuk modal usaha.
(Baca juga : ADB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di RI)
Dia menambahkan, sejauh ini OJK sebagai regulator juga terus mendorong perbankan untuk dapat membuka akses keuangan di daerah- daerah terpencil seperti di kawasan Indonesia Timur dan di desa-desa yang terpelosok. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan akses keuangan dari perbankan juga.
“Terbukanya akses keuangan itu harus, terutama untuk di desa-desa, pulau terpencil, dan kawasan Indonesia timur yang perlu terus di dorong. Kampanye ini terus kita lanjutkan,” ucap Muliaman. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More