Dalam rangka menjaga bisnis perbankan jauh dari tindak fraud dan upaya pembobolan, BTN menggandeng Kemendagri untuk pemanfaatan data identitas masyarakat. Paulus Yoga
Jakarta–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kerja sama untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian perbankan.
Penandatanganan naskah kerja sama pemanfaatan jasa dan layanan perbankan dan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan e-KTP dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Direktur Utama BTN Maryono di Gedung BTN, Jakarta, Senin, 7 September 2015.
Cahyo mengatakan, bahwa pihaknya melalui Dirjen Kependudukan menjemput bola ke seluruh instansi pemerintah, termasuk perbankan dan lembaga swasta yang lain. “Target tahun depan semua sudah terkoneksi dengan baik mengenai data ini,” ucapnya.
Ia mengapresiasi langkah BTN yang mau melakukan kerja sama dan berharap perbankan lain segera menyuslu.
Sementara Maryono menyambut dengan antusias kerja sama dengan Kemendagri ini karena dinilai bisa membentengi perbankan dari upaya fraud atau pembobolan.
“Ini bisa mengeliminasi praktik fraud yang terjadi di masyarakat untuk melakukan pembobolan perbankan,” tandasnya. (*)
Jakarta - Sejumlah bank digital di Indonesia telah merilis laporan keuangan pada kuartal III 2024.… Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penermaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Oktober 2024 mencapai… Read More
Jakarta - Kinerja fungsi intermediasi Bank Jasa Jakarta (Bank Saqu) menunjukkan hasil yang sangat baik… Read More
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan internasional. Termasuk… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan… Read More
Jakarta - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menargetkan jumlah agen asuransi umum mencapai 500 ribu… Read More