Jakarta – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan bahwa pihaknya tengah menunggu surat keputusan (SK) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) untuk pelaksanaan perpanjangan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
“Kita siap dan tinggal pelaksanaannya saja. Justru yang kami sedang tunggu untuk bisa diberlakukan untuk SK Kemenko,” ucapnya di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.
Saat ditanya soal kriteria yang sesuai untuk mendapoatkan restrukturisasi kredit KUR tersebut, Mahendra menjawab hal itu merupakan keputusan dari pemerintah.
Baca juga: Bos OJK: Aturan Restrukturisasi KUR Tengah Dimatangkan 3 Kementerian
“Baiknya Pak Menko (Airlangga) yang sampaikan detailnya, apa yang disampaikan itu dalam operasionalnya sudah koordinasi dengan Menko juga sudah diskusi dengan kalangan perbankan intinya siap dioperasikan secepatnya,” jelasnya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa surat keputusan (SK) dari Kemenko Perekonomian terkait dengan perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR sudah ada.
“Pemerintah Surat Keputusan (restrukturisasi kredit KUR) dari Kemenko sudah ada,” ujar Airlangga di Kantornya, Kamis 1 Agustus 2024.
Baca juga: Restrukturisasi KUR Mau Diperpanjang, Begini Kata Bank Mandiri
Airlangga menjelaskan, bahwa bahwa kriteria khusus dari restrukturisasi kredit KUR tersebut yakni merupakan kredit yang akadnya pada periode 2022. Artinya, kredit yang masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.
“Kriteria sudah jelas, pokoknya restrukturisasi 2022 akad-nya, sisanya berdasarkan regulasi di OJK kan itu sebetulnya udah restructuring normal, jadi itu udah biasa, toh untuk restru lain tidak perlu ada guidance-guidance itu risk management perbankan biasa,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More