Jakarta – Tim Prabowo-Sandiaga Uno mengkritisi kebijakan pemerintah yang doyan bongkar pasang jabatan menteri kabinet. Jokowi sebagai pucuk tertinggi Pemerintah dinilai tak berkompeten memilih menteri yang bertanggung jawab untuk menjaga fundamental ekonomi nasional.
“Kita ingin azaz teknokrasi dalam pengurusan ekonomi. Periode yang sekarang itu masalah teknokrasi sangat serius, saya mencatat 10 kementerian di bidang ekonomi dalam waktu 4 tahun diduduki oleh 27 orang,” kata Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said di Jakarta, Kamis 18 Oktober 2018.
Sudirman menyebut, keputusan pemerintah yang dengan mudah membongkar pasang kabinet tersebut dapat mengurangi performa kinerja para menterinya. Terlebih, jabatan seorang menteri semestinya dijabat selama lima tahun.
Baca juga: Sudirman Said: Perekonomian Indonesia Masih Rentan Terhadap Krisis
“Stabilitas sangat terganggu misal kementerian Bappenas ganti 3 kali padahal Bappenas mikirnya 30 tahun kedepan. Menko Maritim diganti tiga kali, Menteri Perdagangan diganti 3 kali, menteri keuangan ganti dua kali, Ini menunjukkan bahwa akses teknokrasi agak dipinggirkan,” kata Sudirman.
Sudirman menyebut, bila kelak timnya Prabowo-Sandi memenangkan kontestasi, pihaknya akan mencari tim menteri kabinet yang terbaik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Pemerintah ke depan dan Prabowo sering kali mengatakan, nanti kalau mau mimpin pemerintah dari partai apapun kita cari yang terbaik,” tukas Sudirman. (*)
Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) buka suara terkait isu serangan ransomware terhadap… Read More
Jakarta– Di Industri musik Tanah Air, nama Fajar Satritama sudah tidak asing terdengar. Ia dikenal… Read More
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan kasasi yang diajukan PT Sri Rejeki Isman… Read More
Jakarta - Setelah didera kerugian selama empat tahun berturut-turut, KB Bukopin Finance (KBBF) mulai bangkit… Read More
Jakarta - Stasiun Whoosh Karawang akan resmi melayani penumpang mulai 24 Desember 2024. Pembukaan ini… Read More
Jakarta – Pemerintah tengah mempersiapkan aturan mengenai revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)… Read More