Nasional

Tim Prabowo-Gibran Bantah Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas Jadi Rp7.500 per Anak

Jakarta – Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah isu yang beredar bahwa anggaran program makan bergizi gratis (MBG) dipangkas menjadi Rp7.500 per anak.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Budi Djiwandono mengatakan kabar yang menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis dipangkas merupakan pernyataan spekulatif dari berbagai pihak.

“Seperti kita tahu beberapa hari ini mungkin ada informasi-informasi khususnya terkait harga dari MBG yang diberitakan diturunkan menjadi Rp7.500, mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak,” ujar Budi dalam Konferensi Pers, Jumat, 19 Juli 2024.

Baca juga: Begini Respons Airlangga Soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas jadi Rp7.500 per Anak 

Sementara, Hasan Nasbi, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran lainnya menambahkan, bahwa anggaran MBG yang sudah final, yakni sebesar Rp71 triliun pada 2025. Adapun, untuk anggaran per anak, masih belum ada kesepakatan.

“Sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran dari makan berigizi gratis 2025, yang sudah jadi kesimpulan besarannya adalah Rp71 triliun untuk tahun 2025,” kata Hasan.

Pasalnya, tambah Hasan, program prioritas presiden terpilih Prabowo-Gibran ini sedang menjalani proyek riset dan uji coba di seluruh Indonesia untuk mendapatkan temuan yang perlu dilakukan, diperbaiki hingga antisipasi. Termasuk kesimpulan beberapa anggaran yang akan dipatok untuk satu orang anak.

“Jadi belum ada kesimpulan termasuk soal harga. Semua formula yang akan dihasilkan nanti di akhir pilot project harus memenuhi dua hal tadi, yakni ketercukupan gizi dan harus sebanyak mungkin orang yang menerima manfaat,” katanya.

Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah berkomunikasi dengan Tim Prabowo. Di mana terdapat usulan agar anggaran makan bergizi gratis diturunkan menjadi Rp9 ribu hingga Rp7.500 yang dari awal direncanakan sebesar Rp15 ribu.

“Setelah dikomunikasikan angka itu Rp71 triliun, kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15 ribu mungkin ke Rp9 ribu, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya.

Baca juga: Anggaran Terbatas, Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Hanya Rp7.500 per Anak? 

Heriyanto bilang, Tim Prabowo mendorong program tersebut dengan keterbatasan anggaran.

“Yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, keterbatasan di dalam Rp71 triliun itu. Tidak kemudian mendorong Rp71 triliun itu ke Rp200 triliun atau Rp300 triliun,” imbuhnya.

“Jadi menurut saya kalau hanya pemikiran mendorong programnya di dalam keterbatasan APBN yang sudah disetujui, menurut saya ya nggak jelek-jelak amat juga kalau memang pemikirannya begitu,” lanjutnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Duh, Hampir Separuh BUMD Merugi Gara-gara “Ordal”

Jakarta – Dari 1.057 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Indonesia, hampir separuhnya… Read More

26 mins ago

Pemerintah Egois! Rupiah Loyo, PPN 12 Persen, Plus Biaya Opsen Kendaraan dan Kebocoran Anggaran 70 Persen

Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group HIDUP makin berat. Awal 2025 semuanya menjadi… Read More

4 hours ago

JRP Insurance Gelar Talkshow Interaktif Asuransi

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Bapak Abdul Haris, memaparkan kinerja JRP Insurance sepanjang tahun 2024… Read More

9 hours ago

BRI dan Artajasa Sinergi Luncurkan Fitur Cardless Withdrawal

Hadirnya Fitur Cardless Withdrawal memberikan kemudahan bagi nasabah BRI maupun bank lain yang terintegrasi dengan… Read More

10 hours ago

Sinar Mas Land Akuisisi SMDM 91,99 Persen, Siap Kembangkan Sederet Proyek Ini

Jakarta - Sinar Mas Land melalui anak perusahaannya, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), secara… Read More

13 hours ago

PPN 12 Persen Berlaku pada Sekolah Internasional, Anggota DPR: Harusnya Tidak Sebesar Itu

Jakarta – Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk sekolah internasional, mulai Januari… Read More

13 hours ago