Jokowi: Percepatan Infrastruktur Bangun Sentra Ekonomi Daerah
Jakarta – Pemerintah berencana untuk membangun beberapa kawasan ekonomi baru demi mendukung pemulihan ekonomi. Proyek pembangunan negara tersebut tentunya memerlukan dukungan pembiayaan terutama dari perbankan.
Menanggapi hal ini, Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI menyebut ada 3 tantangan bagi perbankan secara umum untuk menyalurkan kredit ke daerah tersebut. Tantangan pertama adalah kondisi pandemi yang masih menghambat perekonomian dan mempengaruhi beberapa proyek strategis di daerah tersebut.
“Kedua, penundaan sejumlah proyek infrastruktur juga berpotensi meningkatkan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL),” ucap Royke pada paparan virtualnya, Selasa, 13 Juli 2021.
Lalu, tantangan ketiga adalah soal kelayakan atau feasibility project di kawasan ekonomi baru. Sering kali, proyek-proyek ini seringkali mengalami perubahan sehingga menyulitkan perbankan untuk melakukan pembiayaan.
“Kami dari perbankan menginginkan adanya koordinasi yang baik antar instansi agar project ini benar-benar feasible (layak). Jangan nanti kita membangun pelabuhan tidak ada angkutannya, tidak ada keretanya, atau infrastruktur lainnya yang menunjang,” jelas Royke.
Meskipun demikian, Royke optimis pertumbuhan ekonomi akan terjadi seiring dengan keseriusan dan kerja sama yang baik antara pemerintah, otoritas, lembaga negara, dan seluruh elemen masyarakat. Bank BNI akan terus mendukung pemerintah untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru di seluruh Indonesia. (*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More