Jakarta – Pemerintah berencana untuk membangun beberapa kawasan ekonomi baru demi mendukung pemulihan ekonomi. Proyek pembangunan negara tersebut tentunya memerlukan dukungan pembiayaan terutama dari perbankan.
Menanggapi hal ini, Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI menyebut ada 3 tantangan bagi perbankan secara umum untuk menyalurkan kredit ke daerah tersebut. Tantangan pertama adalah kondisi pandemi yang masih menghambat perekonomian dan mempengaruhi beberapa proyek strategis di daerah tersebut.
“Kedua, penundaan sejumlah proyek infrastruktur juga berpotensi meningkatkan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL),” ucap Royke pada paparan virtualnya, Selasa, 13 Juli 2021.
Lalu, tantangan ketiga adalah soal kelayakan atau feasibility project di kawasan ekonomi baru. Sering kali, proyek-proyek ini seringkali mengalami perubahan sehingga menyulitkan perbankan untuk melakukan pembiayaan.
“Kami dari perbankan menginginkan adanya koordinasi yang baik antar instansi agar project ini benar-benar feasible (layak). Jangan nanti kita membangun pelabuhan tidak ada angkutannya, tidak ada keretanya, atau infrastruktur lainnya yang menunjang,” jelas Royke.
Meskipun demikian, Royke optimis pertumbuhan ekonomi akan terjadi seiring dengan keseriusan dan kerja sama yang baik antara pemerintah, otoritas, lembaga negara, dan seluruh elemen masyarakat. Bank BNI akan terus mendukung pemerintah untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru di seluruh Indonesia. (*)
Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyesuaikan jadwal operasional kantor cabang sepanjang periode… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (19/12) kembali ditutup merah ke… Read More
Jakarta - Senior Ekonom INDEF Tauhid Ahmad menilai, perlambatan ekonomi dua negara adidaya, yakni Amerika… Read More
Jakarta – KB Bank menjalin kemitraan dengan PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra) melalui program… Read More
Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Kamis, 19 Desember 2024, kembali… Read More
Jakarta - Per 1 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan… Read More