Moneter dan Fiskal

Tiga Tahun Jokowi, Indef: Daya Beli Masyarakat Turun

Jakarta – Institute for Development Economic and Finance (Indef) menilai, tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) inflasi masih dapat terkendali dan terjaga. Namun, laju inflasi yang rendah tersebut tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat yang justru menurun.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, tujuan utama pengendalian inflasi yakni terjaganya daya beli sehingga tak menggerus pendapatan masyarakat. Kendati demikian, stabilitas terhadap harga pangan dan energi yang terjadi hanya menunjukan stabilitas dalam level yang tinggi.

“Artinya bahwa data-data mengenai stabilitas harga kebutuhan pokok, stabilitas harga pangan, harga energi memang ya terjadi selama tiga tahun berlangsung. Tapi yang jd persoalan adalah stabilitas itu stabilitas dalam level yang tinggi,” ujarnya ditemui di Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017.

Stabilitas di level tinggi yang dimaksud adalah stabilitas harga yang terjadi di level penjual. Sementara di level eceran harga yang dijual masih terlalu tinggi dibandingkan dengan harga internasionalnya meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET).

“Harga beras kita lebih dari dua kali lipat harga internasional. Harga gula kita, hampir tiga kali lipat, harga kedelai. harga pangan lain semua di atas harga internasional sehingga data BPS mengkonfirmasi bahwa pendapatan masyarakat konsumen sudah 38 persen sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan,” ucapnya.

Lebih lanjut dirinya menilai jika kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) menambah beban masyarakat, maka hal ini yang kemudian membuat daya beli masyarakat habis dan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs).

“Listrik kenaikan menjadi 10 persen dari pendapatan. Bayangkan untuk pangan 38 persen, listrik 10 persen sudah 48 persen. Untuk transport apalagi di Jakarta hampir 30 persen berarti untuk basic needs saja lebih dari 70 persen atau hampir 80 persen. Artinya untuk non itu semua hanya 30 persen,” tutupnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Prospek Saham 2026 Positif, Mirae Asset Proyeksikan IHSG 10.500

Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More

7 hours ago

Pembiayaan Emas Bank Muamalat melonjak 33 kali lipat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More

8 hours ago

Rosan Mau Geber Hilirisasi Kelapa Sawit dan Bauksit di 2026

Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More

8 hours ago

Avrist General Insurance Resmikan Kantor Baru, Bidik Pertumbuhan Dua Digit 2026

Poin Penting Avrist pindah kantor pusat ke Wisma 46 untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Target pertumbuhan… Read More

9 hours ago

Dana Pemerintah di Himbara Minim Dampak, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Poin Penting Penempatan dana Rp276 triliun di bank pelat merah dinilai tidak signifikan mendorong perekonomian,… Read More

10 hours ago

Gita Wirjawan: Danantara Bakal Jadi Magnet WEF 2026

Poin Penting Gita Wirjawan menilai kehadiran BPI Danantara di WEF 2026 berpotensi menjadi magnet utama… Read More

11 hours ago