Mahfud MD.
Jakarta – Kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang menyeret nama mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate terus bergulir. Bahkan, kini muncul kabar bahwa aliran dana korupsi yang mencapai Rp8 triliun itu mengalir ke tiga partai politik (parpol).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengakui telah mendengar kabar tersebut. Meski begitu, dia memilih untuk fokus kepada masalah hukum dan menganggapnya kabar tersebut sebagai gosip.
“Saya juga tahu berita itu, dengan nama-namanya. Tapi saya anggap itu gosip politik,” ungkap Mahfud dikutip Rabu, 24 Mei 2023.
Dia mengaku, bahwa isu tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya juga tak akan terlalu mencampuri ataupun intervensi adanya dugaan tiga parpol yang menerima aliran uang korupsi BTS Kominfo.
Mahfud lebih memilih untuk menyerahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiknya lebih jauh.
“Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden. ‘Pak saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik’. Oleh sebab itu saya persilakan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini,” kata Mahfud.
Baca juga: Tersangka Korupsi BTS Johnny G Plate Diduga Terima Setoran Rp500 Juta
Sebelumnya, Mahfud menjelaskan proyek pembangunan menara BTS 4G sudah berjalan sejak 2006. Namun, baru menemui masalah pada anggaran tahun 2020.
Sejak 2006 hingga 2019, proyek tersebut berjalan dengan bagus sesuai rencana. Muncul masalah sejak anggaran tahun 2022, ketika proyek tersebut bernilai sekitar Rp28 triliun, yang kemudian dicairkan terlebih dahulu sebesar Rp10 triliun pada 2020-2021.
Kemudian, saat dana hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan.
Sementara, pihak yang mengerjakan proyek tersebut meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022. Adapun alasannya adalah pandemic Covid-19.(*)
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More
Poin Penting Risiko banjir dan bencana meningkat, mendorong pentingnya proteksi aset sejak dini melalui asuransi… Read More
Poin Penting OJK menargetkan aset asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026, seiring optimisme kinerja sektor… Read More