Sektor perikanan ; Target program Jaring. (Foto: Erman)
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penyaluran kredit sektor kelautan dan perikanan (KP) melalui program Jaring (Jangkau, Sinergi dan Guideline) telah mencapai 82,09% dari target agregat 8 bank partner yang sebesar Rp5,37 triliun.
“Realisasi penyaluran kredit baru (gross) ke sektor KP oleh bank partner sampai akhir September 2015 ini sudah mencapai Rp4,41 triliun,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya E. Siregar di Jakarta, Selasa, 3 November 2015.
Menurutnya, dari 8 bank partner, terdapat tiga bank yang telah mencapai dan melebihi target penyaluran kredit gross, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRl), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar.
“BRI mengucurkan Rp2,91 triliun atau 116,76% dari target awal Rp2,5 triliun. BTPN sudah menyalurkan Rp221,9 miliar atau 443,98% dari target Rp50 miliar, BPD Sulselbar menyalurkan Rp32,5 miliar atau 250,67% dari target Rp13 miliar,” tukasnya.
Sedangkan 5 bank partner yang belum mencapai target, yakni BNI yang baru menyalurkan 39,39% dari target Rp1 triliun, Bank Mandiri 49,92% dari target Rp1,25 triliun, Danamon 35,77% dari target Rp300 miliar, Bank Permata 27,78% dari target Rp180 miliar dan Bank Bukopin 77% dari target Rp81 miliar.
Program Jaring ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan stakeholders terhadap informasi tentang database kelautan dan perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait. Sasaran utama program Jaring adalah, peningkatan pertumbuhan pembiayaan di sektor KP dengan target pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
“Program Jaring ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan yang lebih luas, memperbaiki kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil, menambah jumlah lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Mulya. (*) Rezkiana Nisaputra
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More