Jakarta – Pemerintah kembali menetapkan aturan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2023, dimana untuk tahun ini tidak sepenuhnya diberikan, dikarenakan tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan, bahwa di tengah membaiknya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, masih terdapat risiko ketidakpastian global.
“Maka kebijakan pemberian THR tunjangan hari raya dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini,” ucap Menkeu dalam Press Statement di Jakarta, 29 Maret 2023.
Untuk THR ini pada 2023 akan terdiri dari pembayaran gaji pokok tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan struktural, fungsional atau tunjangan umum lainnya, serta tunjangan kinerja per bulan sebesar 50%.
“Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak mendapatkan 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah masing-masing,” imbuhnya.
Adapun yang membedakan pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun ini adalah bagi guru dan dosen akan mendapatkan tunjangan profesi yang masing-masing sebesar 50% bagi yang tidak mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan. (*)
Jakarta - Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi agar bisa menghindari middle income trap.… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini (22/11) ditutup… Read More
Jakarta – Maya Watono resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) Holding BUMN sektor aviasi dan… Read More
Jakarta - PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,60… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tegas melaksanakan langkah-langkah pengawasan secara ketat terhadap PT… Read More
Jakarta - Pada pembukaan perdagangan pagi ini pukul 9.00 WIB (22/11) Indeks Harga Saham Gabungan… Read More