Moneter dan Fiskal

Thomas Djiwandono Buka Suara soal Minim Pengalaman Moneter di BI

Poin Penting

  • Thomas Djiwandono mengakui tidak memiliki latar belakang moneter, namun yakin kapabilitas lain dapat melengkapi perannya di BI.
  • Pengalaman fiskal, akademis, dan praktik keuangan menjadi modal utama, termasuk pengelolaan investasi dan surat utang negara.
  • Thomas meminta publik menilai profesionalismenya, terlepas dari latar belakang politik dan hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo.

Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih periode 2026-2031, Thomas Djiwandono, mengakui tidak memiliki latar belakang di bidang moneter. Meski demikian, ia menilai memiliki kapabilitas lain yang dapat melengkapi peran otoritas moneter.

“Bahwa saya tidak memiliki pengalaman moneter, saya tidak bisa pungkiri. Tapi, saya memiliki kapabilitas yang lain, yang bisa melengkapi,” kata Thomas yang juga mantan Wakil Menteri Keuangan, dalam media briefing, Rabu, 28 Januari 2026.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menjelaskan, pengalaman di bidang fiskal diperolehnya selama menjabat Wakil Menteri Keuangan selama sekitar 1,5 tahun. Menurutnya, pengalaman tersebut cukup untuk melengkapi peran Gubernur BI dan Dewan Gubernur BI.

Thomas menuturkan, langkah awal yang akan ditempuhnya di BI adalah bekerja sama dengan Gubernur BI Perry Warjiyo, jajaran Dewan Gubernur, dan organisasi BI secara keseluruhan.

“Saya enggak melihat itu sebagai sesuatu kekurangan. Kalau itu saya merasa kurang, lebih baik saya nggak maju. Tetapi, saya merasa saya bisa,” tegas Thomas.

Baca juga: Thomas Djiwandono Bantah Bahas Jabatan Deputi Gubernur BI dengan Prabowo

Thomas mengungkapkan, ia mempelajari isu-isu moneter saat menempuh pendidikan magister Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional di School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University. Ia bahkan merujuk sosok Timothy Geithner, bankir sekaligus Menteri Keuangan AS di era Presiden Barack Obama.

“Secara akademis saya pun waktu itu belajar hal-hal seperti ini. Namun sekali lagi, saya tidak pernah dibesarkan di Kemenkeu. Saya tidak pernah dibesarkan di BI, bahkan di birokrasi sama sekali. Saya di swasta,” imbuhnya.

Ia juga menyebut memulai karier di berbagai lembaga keuangan, sehingga memahami pengelolaan surat utang. Pengalaman tersebut semakin diperkuat saat di Kementerian Keuangan, ketika ia turut menangani investasi dan surat utang negara.

Baca juga: Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Apa Dampaknya bagi Pasar Saham?

Thomas mengakui latar belakang politik dan hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo menimbulkan persepsi di masyarakat. Namun, ia berharap publik menilai rekam jejak profesional yang dimilikinya.

“Saya juga ada rekam profesionalisme dan itu hanya bisa dibuktikan nanti saat saya ada di situ,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Pengumuman! Mulai 1 April 2026, Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari

Poin Penting Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi (Pertalite dan solar) maksimal 50 liter per kendaraan… Read More

7 hours ago

Laba Bank Mega Tumbuh 28 Persen pada 2025

Sepanjang tahun 2025, laba bersih Bank Mega pada tahun 2025 tumbuh sebesar 28% menjadi Rp3,36… Read More

8 hours ago

Refocusing Anggaran, Pemerintah Klaim Bisa Hemat Rp130 Triliun

Poin Penting Pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran K/L untuk merespons dampak konflik Timur Tengah… Read More

8 hours ago

Penyaluran MBG Dipangkas, Potensi Hemat Bisa Tembus Rp20 Triliun

Poin Penting Pemerintah mengurangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 6 hari menjadi 5… Read More

8 hours ago

KB Bank Bidik Pembiayaan Wholesale Tumbuh 70 Persen di 2026, Begini Strateginya

Poin Penting Kontribusi segmen wholesale mencapai sekitar 64 persen dari total portofolio kredit 2025 dan… Read More

9 hours ago

Airlangga Klaim Penerapan WFH Bisa Hemat APBN Rp6,2 Triliun

Poin Penting Kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta menekan… Read More

9 hours ago