Moneter dan Fiskal

Thomas Djiwandono Bantah Bahas Jabatan Deputi Gubernur BI dengan Prabowo

Poin Penting

  • Thomas Djiwandono membantah ada pembahasan dengan Presiden Prabowo sebelum dicalonkan sebagai Deputi Gubernur BI periode 2026-2031.
  • Mengundurkan diri dari Gerindra sejak 31 Desember 2025, keputusan pribadi dan tidak terkait pencalonan di BI.
  • Penunjukan diklaim sesuai proses dan aturan, publik diminta menilai profesionalitas berdasarkan rekam jejak, bukan kedekatan keluarga.

Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih periode 2026-2031, Thomas Djiwandono, membantah adanya pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya dicalonkan sebagai Deputi Gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung.

“Tidak ada, saya jelaskan tidak ada pembahasan saya dan Presiden mengenai ini (penunjukan Deputi Gubernur BI),” kata Thomas dalam media briefing, Rabu, 28 Januari 2026.

Baca juga: Thomas Djiwandono Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI, Begini Harapan Bos BCA

Thomas menjelaskan, dirinya telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra sejak 31 Desember 2025. Ia menegaskan keputusan tersebut merupakan keinginan diri pribadi dan tidak berkaitan dengan pencalonannya sebagai Deputi Gubernur BI.

“Poinnya adalah bahwa pemikiran saya untuk tidak aktif di politik itu sudah lama sebenarnya, sejak saya masuk di Kemenkeu, karena sebenarnya juga masalah waktu juga sih, waktu itu saya nggak ada waktu ya ngurusin partai dan sebagainya dan untuk apa? untuk regenerasi partai dan dan sebagainya,” ungkapnya.

Penunjukan Klaim Sesuai Proses dan Mekanisme

Kemenakan Prabowo itu menegaskan, penunjukan dirinya sebagai calon Deputi Gubernur BI dilakukan melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya ditunjuk sebagai Deputi Gubernur. Nah, itu dilakukan juga melalui proses dan mekanisme yang sudah ada. Gak ada satu hal yang di dilewatin, dilanggar, apalagi dibelok-belokin,” imbuhnya.

Meski demikian, Thomas mengakui latar belakangnya sebagai mantan politisi serta kedekatan keluarga dengan Presiden Prabowo merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Namun, ia meminta publik menilai profesionalitasnya berdasarkan rekam jejak.

“Tapi yang saya ingin tekankan adalah kalau soal bahwa latar belakang saya sebagai dulu politisi atau bahkan kedekatan keluarga ya itu, itu fakta. Ya, itu saya gak bisa ya, itu fakta. Tapi kan, tolong dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,” tukasnya.

Baca juga: Segini Kekayaan Thomas Djiwandono yang Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI

Ia juga meminta agar profesionalitasnya tidak terus-menerus dikaitkan dengan hubungan keluarga. 

“Tapi saya minta jangan semua terlalu di konek-konek terus gitu, apa seakan-akan ada sesuatu yang gimana-gimana. Saya tahu banyak sources-sources yang bilangnya ini itu, dan itu ya sudah, itu saya nggak bisa apa istilahnya? Nggak bisa lawan,” katanya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Pengumuman! Mulai 1 April 2026, Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari

Poin Penting Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi (Pertalite dan solar) maksimal 50 liter per kendaraan… Read More

9 hours ago

Laba Bank Mega Tumbuh 28 Persen pada 2025

Sepanjang tahun 2025, laba bersih Bank Mega pada tahun 2025 tumbuh sebesar 28% menjadi Rp3,36… Read More

9 hours ago

Refocusing Anggaran, Pemerintah Klaim Bisa Hemat Rp130 Triliun

Poin Penting Pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran K/L untuk merespons dampak konflik Timur Tengah… Read More

9 hours ago

Penyaluran MBG Dipangkas, Potensi Hemat Bisa Tembus Rp20 Triliun

Poin Penting Pemerintah mengurangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 6 hari menjadi 5… Read More

9 hours ago

KB Bank Bidik Pembiayaan Wholesale Tumbuh 70 Persen di 2026, Begini Strateginya

Poin Penting Kontribusi segmen wholesale mencapai sekitar 64 persen dari total portofolio kredit 2025 dan… Read More

10 hours ago

Airlangga Klaim Penerapan WFH Bisa Hemat APBN Rp6,2 Triliun

Poin Penting Kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta menekan… Read More

10 hours ago