Tetap Kedepankan Isu Ekonomi di Pilpres 2024

Jakarta – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis survei terbaru terkait dinamika politik dan pilihan masyarakat terhadap calon presiden (capres) 2024. Survei itu mengemukakan kriteria yang harus dipenuhi calon pemimpin di masa depan, yakni mampu meningkatkan kualitas ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia. 

Survei LKPI juga mengukur elektabilitas sejumlah tokoh untuk menjadi presiden di tahun 2024 menggantikan Joko Widodo atau Jokowi. Dengan simulasi nama tokoh yang disodorkan pada responden maka tokoh yang paling banyak dipilih adalah Airlangga Hartarto sebanyak 17,20 persen, Prabowo Subianto 16,20 persen, Ganjar Pranowo 10,7 persen, Anies Baswedan dipilih 7,40 persen, dan Puan Maharani 4,7 persen.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai ekonomi menjadi isu penting dalam Pilpres 2024. Sayangnya, ruang publik kerap dipenuhi dengan narasi-narasi politik identitas yang sempit. Menurutnya pemilih rasional patut menjadikan isu ekonomi sebagai dasar pertimbangan utama dalam memilih sosok pemimpin.

“Secara substansial, memang isu yang paling penting itu isu ekonomi, karena itu menyangkut kesejahteraan. Tetapi acap kali di ruang publik dieksploitasi oleh orang-orang tertentu bukan di isu ekonomi, tapi dibawa ke isu-isu yang sifatnya politik identitas yang sempit dan emosional,” ujarnya dikutip 13 Desember 2022.

Menurut Emrus, Airlangga Hartarto patut menjadikan isu ekonomi sebagai modal utama untuk memenangkan pilihan publik. “Terus terang saya mengatakan semua kandidat yang ada di Indonesia kecuali Airlangga Hartarto belum ada yang mengedepankan isu ekonomi,” tandasnya.

Isu ekonomi juga harus dibuat sedemikian rupa dan digelorakan ke ruang publik agar menjadi kebutuhan masyarakat. “Menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa isu ekonomi penting bagi masyarakat menengah ke bawah,” lanjutnya.

Emrus juga menyarankan Airlangga agar membentuk tim komunikasi politik dan tim komunikasi pemasaran politik. “Ada kelemahan beliau ini yaitu selalu bekerja, padahal sekarang seharusnya bekerja dan berkomunikasi. Agar diketahui publik,” tandasnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, masyarakat perlu mendapatkan pendidikan politik menjelang Pemilu 2024, bahwa popularitas dan elektabilitas bukan yang utama, namun visi misi serta pemikiran dari para Calon yang akan berkontestasi. 

“Saya harap lembaga survei dan media di dalam merilis memberitakan mengutamakan selain populer, dan elektabilitas, tetapi juga mengungkapkan sisi terkait dengan pendidikan politik sehingga memberikan pembelajaran bagi masyarakat,” katanya.

Selama ini, lembaga survei sibuk mengumumkan tingkat elektabilitas dan popularitas, sampai hampir lupa dengan visi misi tokoh tersebut. “Harus digali keinginan pemilih seperti apa. Ditanyakan visi dan misi, ingin pemimpin yang bagaimana? yang berintegritas, yang mampu mengatasi masalah pengangguran, mampu berperan dalam persaingan global. Jadi memberikan pendidikan politik, bukan sekedar suka tidak suka,“ jelas dia.

Menurutnya, pemilih muda memiliki akses yang luas terhadap informasi, termasuk tentang perpolitikan jelang Pemilu. Mereka butuh sekedar tahu siapa siapa yang akan maju pada Pemilu mendatang, tetapi juga visi misi dan bagaimana hal itu memenuhi keinginan dan ekspektasi mereka. (*)