Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. (Foto: Tangkapan layar)
Poin Penting
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa sektor jasa keuangan berkontribusi pada perekonomian nasional, yang ditandai dengan pertumbuhan sektor tersebut sebesar 7,92 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal IV 2025.
Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa, pertumbuhan tersebut menjadi laju pertumbuhan tertinggi sejak kuartal II 2021.
“Capaian tersebut didorong oleh kinerja intermediasi keuangan yang tetap ekspansif tecermin dari pertumbuhan kredit serta perbaikan kinerja sektor asuransi dan dana pensiun yang kembali tumbuh positif setelah mengalami kontraksi dalam dua tahun sebelumnya,” kata Kiki, sapaan akrabnya, dalam Economic Outlook di Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.
Baca juga: Kinerja Sektor Jasa Keuangan Syariah Terus Menguat Sepanjang 2025, Ini Buktinya!
Tidak hanya itu, Kiki juga menunjukkan bahwa rasio aset dan produk keuangan Indonesia kini mencapai 184 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya peran pasar modal dalam pembiayaan perekonomian nasional serta semakin luasnya diversifikasi produk keuangan yang tersedia bagi masyarakat dan pelaku usaha,” imbuhnya.
Meski demikian, Kiki menyoroti struktur perekonomian domestik saat ini masih bersifat bank-led atau banyak didominasi oleh sektor perbankan di mana intermediasi sektor keuangan masih didominasi perbankan.
“Oleh karena itu pendalaman pasar keuangan menjadi fokus utama OJK dengan meningkatkan peran pasar modal, mendiversifikasi sumber pembiayaan serta mengurangi risiko maturity and funding mismatch dalam sistem keuangan nasional kita,” ujar Kiki.
Adapun, untuk terus mendorong peran pasar modal, OJK juga telah mempercepat reformasi integritas pasar modal dalam rangka mendukung pendalaman pasar dan penguatan transparansi dengan delapan rencana aksi.
Baca juga: OJK Beberkan 8 Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal RI, Apa Saja?
Ke delapan rencana aksi itu, di antaranya adalah kebijakan baru free float untuk meningkatkan likuiditas, transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO), dan penguatan data kepemilikan saham.
Selain itu, reformasi juga meliputi demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), penegakan aturan dan sanksi, penguatan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Jobstreet meluncurkan fitur Basic Talent Search yang memberi akses hingga 50 juta profil… Read More
Poin Penting Komisi XI DPR menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK periode 2026–2031 setelah… Read More
Poin Penting Komisi XI DPR RI menetapkan lima anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 setelah… Read More
Poin Penting Bank Aladin Syariah menargetkan pertumbuhan 9-11 persen pada 2026 dengan memperkuat layanan digital… Read More
Poin Penting BNI membuka layanan terbatas di 23 outlet pada 20 Maret 2026 dan 32… Read More
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyelenggarakan acara buka bersama yang dihadiri oleh anggota sekaligus… Read More