Gubernur
Jakarta – Perry Warjiyo kembali terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023 – 2028. Petahana tersebut terpilih kembali secara aklamasi, setelah menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI, Senin, 20 Maret 2023.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, secara umum Perry Warjiyo memiliki kapasitas teknis yang sangat baik dalam memimpin kembali bank sentral Indonesia.
“Kalau pun ada kandidat yang lain kemarin, Pak Perry secara kapasitas teknis paling pantas untuk menjadi gubernr BI,” ujar Faisal ketika dihubungi Infobanknews, Senin, 20 Maret 2023.
Di tengah pasar global yang tak menentu, Perry akan dihadapkan tantangan yang lebih besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Kata Faisal, salah satu tantangan terbesar adalah terkait dengan disrupsi digital, yang termasuk di dalamnya cryptocurrency.
“Perkembangan cryptocurrency yang sempat meningkat beberapa waktu lalu, bisa saja memberikan efek disrupsi terhadap kebijakan moneter di banyak negera, termasuk Indonesia,” ungkap Faisal.
Baca juga: Lanjut Periode ke-2 Perry Warjiyo Terpilih Secara Aklamasi sebagai Gubernur BI
Catatan lain, lanjut Faisal, peran BI sebagai otoritas moneter dituntut harus menjaga pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan BI sejatinya harus menyeimbangkan stabilitas ekonomi.
“Otoritas moneter harus menjaga keseimbangan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang akan memengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, baik kaitannya dengan suku bunga ataupun yang lain,” kata Faisal.
Hal tersebut berkaitan juga dengan istrumen moneter yang lebih luas lagi dan tidak bergantung pada suku bunga acuan.
“Ini saya rasa tantangan ke depan yang harus diperhatikan. Di luar fungsi-fungsi utama, ada fungsi-fungsi atau tantangan baru BI yang harus diantisipasi,” ujarnya.(*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More