Jakarta – Tedy Alamsyah saat ini telah resmi menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) periode 2022-2026, usai secara aklamasi terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Perbarindo yang diadakan di Yogyakarta, 19-21 Oktober 2022.
Tedy mengatakan, hal ini menjadi sebuah kepercayaan yang sangat besar baginya, terlebih, mengemban amanah sebagai Ketua Umum Perbarindo bukanlah sesuatu yang mudah. Ia bersyukur, Ketua Umum Perbarindo sebelumnya yaitu Joko Suyanto telah meletakkan pondasi organisasi yang sangat kuat.
“Sehingga tugas saya tinggal mempertahankan, meningkatkan dan melanjutkan puzzle-puzzle keberhasilan yang telah dicapai beliau (Joko Suyanto). Tentu dengan warna yang berbeda, nuansa yang baru dan inovasi-inovasi yang terkini. Tujuan akhirnya, yaitu bagaimana Perbarindo menjadi organisasi yang mandiri, inovatif, dinamis dan membangun masa depan,” kata Tedy, saat dihubungi Infobank, dikutip 22 Oktober 2022.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Tedy memprioritaskan tiga hal. Pertama, pihaknya terus berupaya memitigasi dampak Covid-19, dengan mengusulkan program perpanjangan relaksasi kredit bagi debitur bank perkreditan rakyat (BPR) yang masih terdampak.
Kedua, akan fokus dan mencarikan solusi bersama bagi BPR-BPRS untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena, seperti diketahui, pemenuhan kewJiban modal inti tersebut, sempat terkendala karena pandemi.
“Ketiga, kami terus memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) BPR-BPRS melalui program sertifikasi, dalam waktu dekat kami akan rampungkan sertifikasi untul level empat dan level tiga,” pungkas Tedy. (*) Bagus Kasanjanu
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More